Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pemerintah agar memberikan sanksi tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang tidak netral dalam Pilkada 2020. Pastinya sanksi tersebut harus sesuai dengan Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat 2 dalam UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
"Pemerintah perlu memberikan penekanan kepada pejabat pembina untuk menjelaskan bahwa ketidaknetralan ASN adalah hal yang harus diberantas, sehingga tidak muncul stigma bahwa ASN yang tidak netral dianggap lumrah," kata Bamsoet dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Selasa, 11 Agustus 2020.
Meminta agar ASN menjaga netralitas dan profesionalisme, serta turut memantau proses Pilkada 2020.
Dia berharap dalam Pilkada 2020, semua pejabat struktural untuk turut memberantas ketidaknetralan ASN. "Mendorong pemerintah meminta pimpinan kementerian/lembaga dapat meningkatkan pemahaman tentang regulasi ASN, khususnya terkait kewajiban netralitas ASN," ujar Bamsoet.
Menurut mantan Ketua DPR, beberapa poin itu perlu dilakukan sehingga ASN dapat memahami dan bersikap netral dalam Pilkada, sekalipun ada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan calon.
Dia juga mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/Kemenpan RB agar segera menyelesaikan pembuatan pedoman pengawasan netralitas ASN yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada 2020, serta mensosialisasikannya kepada seluruh ASN.
"Meminta agar ASN menjaga netralitas dan profesionalisme, serta turut memantau proses Pilkada 2020 tanpa memandang latar belakang calon kepala daerah, dikarenakan Pilkada dan pelayanan publik harus berjalan beriringan sembari menegakkan disiplin ASN," tutur Politikus Partai Golkar itu. []
