Jakarta - Generasi milenial dapat menjadi pemimpin bangsa yang adil dan amanah, dengan tidak lupa bernapaskan Pancasila sebagai ideologi dan jati diri bangsa. Hal ini ditegaskan Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis, Selasa, 31 Agustus 2021.
"Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hadirnya pemimpin yang adil dan amanah akan bermuara pada lahirnya kepercayaan rakyat,” kata Bamsoet, sapaan akbrabnya.
Menurut dia, dengan diperolehnya kepercayaan rakyat, kepemimpinan akan berjalan efektif dan berdampak pada optimalisasi berbagai program pembangunan. Selanjutnya, keberhasilan program pembangunan akan membawa berbagai manfaat untuk rakyat.
Ia menjelaskan, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat prinsip good and clean governance (pemerintahan yang baik dan bersih) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil dan amanah.
Kesadaran ini akan menjadi pengingat bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbuat, khususnya ketika mendapatkan amanah dan dipercaya menjadi seorang pemimpin.
Prinsip tersebut menekankan pada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang menjalankan keterbukaan (transparansi), pertanggungjawaban (akuntabilitas), kepercayaan (reliabilitas), kemudahan akses (aksesibilitas), penghormatan terhadap hukum, serta budaya melayani dan mengabdi pada kepentingan publik.
Ia menjelaskan, transparansi akan menghindarkan potensi terjadinya praktik penyelewengan dan korupsi. Akuntabilitas mengamanatkan pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan setiap tugas dan wewenang yang diembannya kepada publik. Reliabilitas mendorong terwujudnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Dan aksesibilitas akan membangun sinergi antara tingkat responsif pemerintahan dalam menangkap aspirasi publik, dengan tingkat partisipasi publik dalam setiap kebijakan," kata dia.
Ia menyatakan, penghormatan terhadap hukum dimanifestasikan dalam jaminan kepastian dan perlindungan hukum, kesetaraan perlakuan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif, serta pemenuhan kebutuhan hukum yang responsif.
Selain itu, budaya melayani dan mengabdi pada kepentingan publik merupakan konsekuensi logis dari pemaknaan bahwa pejabat publik adalah abdi masyarakat.
"Pemimpin yang adil harus mampu menempatkan segala sesuatu sesuai kedudukan, proporsi, dan fitrahnya," kata dia.
Ia menekankan, pada hakikatnya, setiap diri adalah pemimpin, baik pemimpin bagi masyarakat, bagi keluarga, atau setidaknya pemimpin bagi diri sendiri. Pada saatnya nanti, setiap diri akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka, belajar bersikap adil dan amanah, sesulit apa pun itu, adalah suatu keniscayaan yang harus diperjuangkan.
Ia mengatakan, yang penting untuk dijadikan pedoman adalah, konsep adil dan amanah mengikat manusia dalam tiga aspek pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan yang tidak kalah penting adalah kepada diri sendiri.
“Kesadaran ini akan menjadi pengingat bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbuat, khususnya ketika mendapatkan amanah dan dipercaya menjadi seorang pemimpin," ujarnya.[]
Baca Juga:
- Gatot Nurmantyo: Kondisi Indonesia Sangat Memprihatinkan
- Ketua MPR Minta Kemenkes Fokus Selesaikan Vaksinasi Covid-19
- Puan Memakai Baju Adat Bali Saat Hadiri Sidang Tahunan MPR
- Ketua MPR Minta Kominfo Benahi Aplikasi PeduliLindungi
