TAGAR.id, Jakarta - Baliyoni Group yang dalam kesempatan ini diwakili oleh PT Bali Unggul Sejahtera (Balimall.id) dengan bangga berpartisipasi dalam High Level Meeting Steering Committee Kartu Kredit Indonesia Virtual Card Tokenization pada 12 Januari 2024 berlokasi di Function Room Gedung Thamrin, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta.
Acara ini merupakan bagian dari pengembangan Kartu Kredit Indonesia oleh Bank Indonesia (BI) dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
Pertemuan tersebut mengusung tema “Percepatan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada Pemerintah Daerah (Pemda)”.
- Baca Juga: Perbedaan Kartu Debit dan Kartu Kredit
Selain pembahasan strategis, pada rangkaian acara juga dilakukan uji coba transaksi menggunakan KKI fitur Online Payment Virtual Card Tokenization, yang merupakan pengembangan terbaru dari Kartu Kredit Indonesia segmen pemerintah yang sebelumnya telah diluncurkan dalam bentuk kartu fisik dan QRIS pada tahun 2023 lalu.
Pengenalan Kartu Kredit Indonesia (KKI) bertujuan untuk memudahkan dan mengefisiensi transaksi pengadaan barang dan jasa khususnya dalam segmen Pemerintah, dengan meminimalkan penggunaan uang tunai/cash.
Sebagai salah satu e-martketplace yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui toko daring LKPP, Balimall.id berpartisipasi dalam kegiatan showcase sebagai mitra dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) sebagai merchant, untuk uji coba transaksi pembelian melalui e-marketplace Balimall.id.
Dalam kegiatan showcase dilakukan uji coba transaksi dengan melakukan pembelian beberapa produk tertentu pada marketplace Balimall.id, yang dilanjutkan dengan uji coba proses pembayaran dengan Bank BPD Bali sebagai acquirer dan bank-bank peserta yang lain diantaranya BPD DKI (Jakarta) dan BPD BJB (Jawa Barat & Banten) sebagai issuer. Kegiatan showcase berjalan dengan lancar dengan hasil yang diperoleh adalah 100% success rate.
- Baca Juga: 3 Cara Mengatasi Kartu Kredit Macet di Bank
Baliyoni Group berharap KKI Online Payment Virtual Card Tokenization ini dapat menjadi inovasi lanjutan yang dapat mengakomodasi transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui merchant-merchant online agar lebih mudah dan nyaman. []