Jakarta - Bagaimana hukumnya jika masyarakat tidak mau disuntik vaksin? Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pemerintah tak akan memaksa masyarakat untuk ikut dalam program vaksinasi Covid-19.
Pasalnya, berdasarkan survei yang telah dilakukan, hanya sekitar 66 persen masyarakat yang percaya dan mau divaksinasi virus corona.
"Ada juga yang 16 persen tidak mau divaksin, kami juga tidak memaksakan," ujarnya dalam webinar bertajuk Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19, Selasa, 1 Desember 2020.
Menurut Erick, pemerintah berusaha untuk memastikan vaksin yang didatangkan berkualitas dan memenuhi standar yang diwajibkan WHO.
"Tentunya yang sudah melalui uji klinis, dan KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) pun terbuka kepada MUI, BPOM, semua pihak kami libatkan. Keamanan untuk rakyat Indonesia adalah yang utama," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Erick juga mengingatkan meski vaksin tersedia masyarakat tak boleh meninggalkan protokol covid-19. Pasalnya, pemerintah sendiri menargetkan vaksin bisa dilakukan akhir tahun ini atau awal 2021.
"Ingat 7-8 bulan ke depan tidak semua mendapatkan vaksin. Ini kita harapkan juga menjadi bagian penting," tegasnya seperti dikutip Antara.
Erick mengingatkan vaksinasi bukanlah hal baru yang dilakukan Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah telah memiliki pengalaman cukup panjang dalam melakukan vaksinasi mulai dari vaksin polio, meningitis hingga flu burung.
Namun,berbeda dengan sebelumnya, vaksinasi covid-19 harus dilakukan sebanyak dua kali. Oleh karena itu, pemerintah berharap masyarakat dapat bekerja sama agar vaksinasi berjalan lancar.
Erick juga memastikan pemerintah melibatkan rumah sakit dan perusahaan swasta dalam proses distribusi vaksin tersebut.[]
