Jakarta – Taiwan, secara resmi dikenal sebagai Republic of China (ROC), adalah sebuah pulau yang terpisah dari pulau China oleh Selat Taiwan dan terletak di lepas pantai tenggara China, antara China Selatan dan Timur.
Pada tahun 1949, setelah kubu Kuomintang kalah dalam perang saudara di China daratan melawan komunis Mao Zedong, tepatnya peristiwa Revolusi Komunis China, nasionalis Chiang Kai-shek dan dua juta Nasionalis China melarikan diri ke Pulau Taiwan untuk membentuk pemerintahan otoriter sendiri di Taipei.
Dampak dari peristiwa tersebut, Taiwan berkembang dari segi ekonomi dan menjadi lebih modern. Pada tahun 1950, Taiwan menjadi sekutu Amerika Serikat (AS) yang berperang dengan Komunis China di Korea.
AS tidak pernah menganggap Taiwan sebagai bagian dari China. Menurut AS, Taiwan adalah Taiwan, yang merupakan sistem ekonomi politik dan sosiokulturnya tidak bisa disamakan dengan China. Pandangan semacam itu telah terbentuk dalam pola piker para pengambil kebijakan AS sejak Perang Dunia II. Maka dari itu, AS membendung Taiwan dari gangguan China.
Di kala AS dan China bermusuhan selama dua dekade yaitu dari tahun 1950-1971, pada saat yang sama, hubungan AS dengan Taiwan semakin erat. Hal itu didukung oleh bantuan ekonomi AS kepada Taiwan yang mencapai 2,2 miliar dolar AS. Selain itu, Taiwan mendapatkan bantuan militer dari AS sebesar 3,19 miliar dolar AS. AS berperan besar dalam meningkatkan perekonomian Taiwan.
Peta China, Jepang, Taiwan dan kepulauan Senkaku yang diperebutkan antara Beijing dan Tokyo (Foto: dw.com/id)
Penandatanganan Mutual Defense Treaty pada Desember 1954 mendorong AS semakin terlibat dalam konflik Selat Taiwan. Karena seringnya Taiwan mendapatkan bantuan dari AS, membuat Taiwan menjadi sangat tergantung pada AS.
Di sisi lain, China menuduh perjanjian pertahanan AS-Taiwan bahwa AS memproteksi Taiwan sebagai invasi atas wilayah territorial China dan China menganggap bahwa perjanjian tersebut hanyalah skenario untuk memisahkan Taiwan dari China secara permanen.
Setelah itu, AS mengubah strateginya dengan mendekat ke China untuk mengimbangi Uni Soviet yang sedang dalam Perang Dingin pada tahun 1970-an dan 1980-an. Saat Uni Soviet runtuh, AS kembali memanfaatkan Taiwan untuk menangkal kebangkitan China pada tahun 1990-an.
Meski demikan, hingga kini kedua belah pihak tetap menjaga kondisi status quo dengan tidak mengembangkan permusuhan di antara mereka menjadi perang terbuka.
Pada tahun 1979, Beijing menegaskan bahwa ada “One China” atau “Satu China” dan menjadikan kebijakan One-China Policy. Kebijakan itu bermula saat presiden AS kala itu Jimmy Carter memutus hubungan dengan Taiwan sebelum membuka kedutaan besar AS di Beijing.
AS mendukung kebijakan “Satu China” dengan Beijing sebagai pemerintah yang sah, tetapi menjalin hubungan perdagangan dan militer dengan Taipei.
Pada tahun 1991, Taiwan mencabut status keadaan darurat, dan secara sepihak mengakhiri keadaan perang dengan China. Namun, pada tahun 1996, China menguji coba rudal ke Taiwan untuk menghalangi para pemilih dalam pemilihan presiden demokratis pertama pulau itu.
Taiwan kehilangan keanggotaan PBB pada tahun 1971, dan sudah 16 kali berupaya untuk bergabung kembali dengan organisasi tersebut, namun selalu ditahan oleh Beijing yang mempunyai hak veto di PBB.
Karena tekanan politik dari China, Taiwan tidak memiliki Kedutaan Besar di AS, dan AS sudah tidak mengakui Taiwan sejak 1 Januari 1979. Maka dari itu, Taiwan bukan anggota PBB. Penyebab lainnya adalah karena China masih mengklaim Taiwan sebagai provinsi bagian dari China daratan.
Walaupun begitu, banyak negara yang mendirikan organisasi ilegal untuk melakukan hubungan komersial dan hubungan lainnya dengan Taiwan, diwakili di 122 negara.
Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, berfoto bersama para pejabat pemerintahan di depan dok amfibi Yushan di Kaohsiung, Taiwan, 13 April 2021 (Foto: dw.com/id)Tidak hanya itu, Taiwan masih mempertahankan kontak dengan AS melalui dua instrumen ilegal. Taiwan juga menerbitkan paspor yang diakui secara global yang memungkinkan warganya melakukan perjalanan internasional.
Pada bulan Maret 2005, Bejing memberlakukan undang-undang yang menjadikan pemisahan diri oleh Taiwan adalah ilegal dengan risiko aksi militer.
Sampai sekarang, Taiwan masih memperjuangkan kemerdekaannya, tetapi masih banyak kriteria yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya karena dikuasai oleh China daratan. Pulau Taiwan sudah semestinya dianggap sebagai negara yang merdeka secara de jure dan de facto walaupun adanya kontroversi (dari berbagai sumber). []
- Alifia Adra
Presiden Taiwan: Jangan Percaya Komunis
Konflik Antara China dan Taiwan Terus Berlanjut
China Keberatan Ada Pembicaraan Dagang Amerika dan Taiwan
China Terus Memasang Poster Ancam Perang Melawan Taiwan
