TAGAR.id - Arab Saudi sedang bersiap membuka toko yang menjual minuman mengandung alkohol pertama di Ibu Kota Riyadh. Namun, toko tersebut hanya akan melayani diplomat non-Muslim, menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut dan sebuah dokumen.
Pelanggan harus mendaftar melalui aplikasi seluler, mendapatkan kode izin dari kementerian luar negeri, dan mematuhi kuota bulanan dalam pembelian mereka, kata dokumen tersebut, yang dilihat oleh Reuters.
Langkah itu merupakan tonggak sejarah dalam upaya kerajaan tersebut untuk membuka negara Muslim ultra-konservatif itu untuk pariwisata dan bisnis. Saat ini Saudi dipimpin oleh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman.
Hal tersebut juga merupakan bagian dari rencana yang lebih luas yang dikenal sebagai Visi 2030 untuk membangun perekonomian pasca-minyak.
Orang-orang membeli alkohol di toko minuman keras di Bagdad, Irak, 9 Maret 2023. (Foto: voaindonesia.com/AP)
Toko alkohol baru tersebut terletak di Kawasan Diplomatik Riyadh, sebuah lingkungan tempat tinggal kedutaan dan diplomat. Penjualan alkohol untuk non-Muslim akan “dibatasi secara ketat”, kata dokumen itu.
Tidak jelas apakah ekspatriat non-Muslim lainnya akan memiliki akses ke toko tersebut. Jutaan ekspatriat tinggal di Arab Saudi namun kebanyakan dari mereka adalah pekerja Muslim dari Asia dan Mesir.
Sebuah sumber yang mengetahui rencana tersebut mengatakan toko tersebut diperkirakan akan dibuka dalam beberapa minggu mendatang.
Arab Saudi memiliki undang-undang ketat yang melarang meminum alkohol. Pelakunya dapat dihukum dengan ratusan cambukan, deportasi, denda, atau penjara. Para ekspatriat yang melanggar juga menghadapi ancaman deportasi. Sebagai bagian dari reformasi, hukuman cambuk banyak digantikan dengan hukuman penjara.
Alkohol hanya tersedia melalui surat diplomatik atau di pasar gelap.
Pemerintah pada Rabu (24/1) mengonfirmasi laporan di media yang dikendalikan pemerintah bahwa mereka memberlakukan pembatasan baru terhadap impor alkohol untuk pengiriman diplomatik.
Pusat Komunikasi Internasional (CIC) mengatakan peraturan baru tersebut diberlakukan untuk melawan perdagangan ilegal dan produk beralkohol yang diterima oleh misi diplomatik.
“Proses baru ini akan terus memberikan dan memastikan bahwa semua diplomat kedutaan non-Muslim memiliki akses terhadap produk-produk ini dalam kuota tertentu,” kata CIC dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.
Pernyataan tersebut tidak membahas rencana penyimpanan minuman beralkohol. Namun mengatakan bahwa kerangka kerja baru tersebut menghormati konvensi diplomatik internasional.
Arab Saudi, yang relatif tertutup selama beberapa dekade, dalam beberapa tahun terakhir melonggarkan aturan sosial yang ketat, seperti memisahkan laki-laki dan perempuan di tempat umum dan mewajibkan perempuan mengenakan jubah hitam atau abaya.
Kekuasaan Pangeran Mohammed bin Salman juga disertai dengan perubahan-perubahan yang mencakup pembukaan negara untuk pariwisata non-religius, konser dan mengizinkan perempuan mengemudi, serta tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dan saingan politik.
Visi 2030 juga mencakup pengembangan industri lokal dan pusat logistik, serta bertujuan untuk menambah ratusan ribu lapangan kerja bagi warga negara Arab Saudi. (ah/rs)/Reuters/voaindonesia.com. []