Jakarta, (Tagar 19/2/2019) - Gempa bumi tektonik berkekuatan 5,9 skala richter mengguncang selatan Kabupaten Malang. Menurut laporan yang diriis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada Selasa (19/2) dini hari, tepatnya pukul 02.30 WIB.
Mesti terasa sampai di daerah Lumajang, Malang, Blitar, Karangkates III-IV MMI, Sawahan III MMI, Kuta, Nusa Dua II-III MM, dari hasil pemodelan, menunjukkan bahwa gempa bumi tidak berpotensi tsunami.
"Hingga pukul 03.00 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock) sebanyak 3 kali. Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya," tulis Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono dalam website resminya www.bmkg.id, Selasa (19/2).
Dalam setiap laporan cuaca, iklim, kualitas udara, gempa dan tsunami, dapat dipastikan BMKG menjadi lembaga resmi yang menyebarkan semua informasi.
Kenapa BMKG?
BMKG adalah sebuah lembaga yang berstatus Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Tugas BMKG adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jadi, semua informasi yang berkaitan dengan cuaca, iklim, kualitas udara, gempa dan tsunami, bersumber dari BMKG.
Sejarah BMKG
BMKG mempunyai sejarah panjang hingga akhirnya ditetapkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, Badan Meteorologi dan Geofisika berganti nama menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Setahun kemudian, tepatnya pada 1 Oktober 2009, disahkanlah sebuah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika disahkan oleh Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono.
Baca juga: 17 Peralatan Klimatologi yang Digunakan BMKG
BMKG masa penjajahan
Sebelum menjadi lembaga pemerintah non departemen, pengamatan meteorologi dan geofisika hanya dilakukan secara perorangan yaitu oleh Dr. Onnen, Kepala Rumah Sakit di Bogor pada tahun 1841 pada masa Pemerintah Hindia Belanda. Hasilnya, data pengamatan cuaca dan geofisika diresmikan menjadi instansi pemerintah bernama Magnetisch en Meteorologisch Observatorium atau Observatorium Magnetik dan Meteorologi dipimpin oleh Dr. Bergsma pada tahun 1866.
Setelah berkembang, barulah pada tahun 1879 dibangun jaringan penakar hujan sebanyak 74 stasiun pengamatan di Jawa. Pengamatan medan magnet bumi yang semula berada di Jakarta, pada tahun 1902 dipindahkan ke Bogor.
Sedangkan, pengamatan gempa bumi dimulai pada tahun 1908 yakni pemasangan komponen horisontal seismograf Wiechert di Jakarta dan pemasangan komponen vertikal baru dilakukan pada tahun 1928.
Reorganisasi pengamatan meteorologi dengan menambah jaringan sekunder dilakukan pada tahun 1912 kemudian, pada tahun 1930 jasa meteorologi mulai digunakan untuk penerangan.
Ketika Jepang menduduki Indonesia, tahun 1942 sampai dengan 1945, nama Magnetisch en Meteorologisch Observatorium atau Observatorium Magnetik dan Meteorologi pun berubah menjadi Kisho Kauso Kusho.
BMKG masa kemerdekaan
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945, instansi tersebut dibentuk dan dipisahkan wilayahnya menjadi dua. Pertama, Biro Meteorologi yang berada di lingkungan Markas Tertinggi Tentara Rakyat Indonesia khusus untuk melayani kepentingan Angkatan Udara di Yogyakarta, kedua Jawatan Meteorologi dan Geofisika, dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, di Jakarta.
Kemudian, pada tahun 1950 Indonesia secara resmi masuk sebagai anggota Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization atau WMO) dan Kepala Jawatan Meteorologi dan Geofisika, menjadi Permanent Representative of Indonesia with WMO.
Nama jawatan Meteorologi dan Geofisika ternyata diubah pada tahun 1955, menjadi Lembaga Meteorologi dan Geofisika di bawah Departemen Perhubungan, namun lima tahun kemudian, yakni pada tahun 1960 namanya dikembalikan menjadi Jawatan Meteorologi dan Geofisika di bawah Departemen Perhubungan Udara.
Pada tahun 1965, Jawatan Meteorologi dan Geofisika diubah menjadi Direktorat Meteorologi dan Geofisika, kedudukannya tetap di bawah Departemen Perhubungan Udara. Lalu, pada tahun 1972 mengalami perubahan nama menjadi Pusat Meteorologi dan Geofisika, suatu instansi setingkat eselon II di bawah Departemen Perhubungan. Pada tahun 1980 statusnya pun dinaikkan menjadi suatu instansi setingkat eselon I dengan nama Badan Meteorologi dan Geofisika, dengan kedudukan tetap berada di bawah Departemen Perhubungan.
Pada tahun 2002, dengan keputusan Presiden RI Nomor 46 dan 48 tahun 2002, struktur organisasinya diubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dengan nama tetap Badan Meteorologi dan Geofisika.
Namun, akhirnya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, menetapkan nama Badan Meteorologi dan Geofisika berganti nama menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.
