Jakarta, (Tagar 16/10/2017) - Beban berat tampaknya akan dipikul Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru.
Selain memenuhi janji kampanye, beragam permintaan dan keinginan warga pun seakan tak henti mengalir. Sebagai gubernur baru, banyak mandat rakyat yang harus dijalankan. Salah satunya melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2013 tentang Tata Cara Sertifikasi Halal Restauran dan Non Restauran.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (16/10).
Menurut Ikhsan penduduk Jakarta mayoritas beragama Islam dan Pergub Halal Nomor 158 Tahun 2013 adalah bentuk perlindungan pemerintah daerah kepada warga negaranya yang mayoritas Islam sesuai Pasal 29 UUD 1945.
Menurut Ikhsan, produk makanan, minuman, obat kosmetika dan barang gunaan yang halal merupakan hal penting bagi umat Islam.
"Pemenuhan barang-barang halal tersebut merupakan ibadah. Negara harus memberikan sarana dan fasilitas untuk itu berupa restauran halal, gerai makanan dan minuman halal dan sarana penunjang lainnya," kata Ikhsan.
Dia berharap gubernur baru memiliki komitmen menjalankan Pergub Halal tersebut.
Dengan dijalankannya Pergub Halal tersebut, Ikhsan berharap Jakarta sebagai pusat perdagangan juga siap menyongsong turis dari Timur Tengah, Turki, dan negara Afrika yang berpenduduk muslim sekaligus menjadikan Jakarta sebagai kota ramah halal dunia. (Fet/Ant)
