Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Jokowi meniru atau mencontoh Malaysia dalam keterbukaan informasi virus corona Covid-19. Dengan sikap terbuka Malaysia, tindakan pencegahan penyebaran wabah corona dapat dilakukan dengan segera termasuk di Indonesia.
"Pelajaran penting buat Indonesia, buat Jakarta. Karena Malaysia transparan, maka kita mengetahui adanya orang yang positif di Malaysia, waktu itu warga negara Jepang. Dari situ kemudian diketahui dia dari Indonesia," kata Gubernur Anies Baswedan di Balai Kota, Jumat, 13 Maret 2020.
Dengan demikian, pasien pertama yang terjangkit positif corona dapat ditemukan di Indonesia. Pada Senin, 1 Maret 2020, Presiden Indonesia akhirnya mengumumkan virus asal Tiongkok itu positif memasuki Ibu Kota Negara.
Menurut Anies, temuan itu lantaran pasien kasus 01 itu melapor telah berinteraksi dengan warga Jepang yang diketahui terjangkit corona di Malaysia. Pemerintah Indonesia kemudian melakukan tracing atau penelusuran orang-orang yang pernah berkontak dengan pasien 01.
"Bila di Malaysia ditutup-tutupi, kita tidak tahu, maka kita tidak bisa mendeteksi ini semua," ujar Anies.
Anies Baswedan mengatakan, jumlah pasien positif corona melonjak cepat. Jumat, 13 Maret 2020, pasien positif menjadi 69 orang dari 34 orang sebelumnya.
"Lompatan cepat, kami di Jakarta perlu tahu siapa saja di mana saja sehingga kita bisa langsung lakukan tracing. Beberapa hari sebelumnya kontak dengan siapa," kata Anies.
Oleh karena itu, Anies berharap Pusat berkoordinasi dengan daerah demi mempercepat mitigasi. Salah satunya, Pusat dapat memanfaatkan laboratorium di Jakarta sebagai pendamping laboratorium Kementerian Kesehatan.
Bila di Malaysia ditutup-tutupi, kita tidak tahu, maka kita tidak bisa mendeteksi ini semua.
"Maka kita berharap arahan Pak Presiden untuk koordinasi dengan daerah itu dilakukan juga dengan pengujian tidak terpusat di laboratorium Kementerian Kesehatan tapi juga bisa di Jakarta. Kita punya Labkesda dengan status biosafety level 2 plus," kata Anies.
Tujuannya, kata Anies, pasien terduga terjangkit corona dapat diketahui statusnya dalam sehari. Dengan demikian, langkah isolasi dapat diberlakukan segera.
"Maka kami berharap Kemenkes untuk menjalankan arahan Pak Presiden khususnya pada kecepatan dan transparansi hasil pengetesan pada orang yang diduga memiliki atau terjangkit Covid-19. Ini perlu dilakukan dengan cepat," katanya.
Sebelumnya, sebagian peneliti dan pemerintah asing meragukan pernyataan Pemerintah Pusat yang mengklaim Indonesia bersih dari corona. Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison salah satu yang meragukannya lantaran menilai sistem pencegahan virus Indonesia lemah.
Klaim itu bertahan dua bulan sejak mewabahnya corona dari Kota Wuhan ke berbagai negara pada awal Januari 2020. Istana disebut-sebut menyembunyikan fakta demi menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Kepada media, Anies mengaku khawatir penyebaran corona di DKI sejak awal Januari 2020. Pada 28 Februari, Anies menyatakan Dinas Kesehatan DKI sedang memantau 115 orang dan mengawasi 32 orang karena dugaan terjangkit corona.
Data itu ditepis Kementerian Kesehatan. Namun akhirnya pada Senin, 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan Covid-19 telah masuk Jakarta. Akibatnya dua orang warga Depok positif terjangkit usai tertular corona di salah satu tempat hiburan, Kemang, Jakarta Selatan. Keduanya, ibu dan anak, dirawat di RSPI Sulianti Saroso Jakarta.
Pada Jumat, 13 Maret 2020, Anies mengatakan, hampir semua kecamatan di Jakarta tak lepas dari kasus corona. Kasus itu baik berupa orang dalam pemantauan, pengawasan maupun positif terjangkit virus.
"Sebarannya cukup luas. Beberapa hari yang lalu baru menyebar di wilayah selatan. Hari ini sudah menyebar di semua tempat. Kita tidak punya cukup waktu untuk menunggu. Kita memiliki kewajiban untuk melindungi semua," katanya.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta izin ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan wewenang tes corona. Dukungan itu disertai pertimbangan setelah melihat kapasitas Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI.
"Prinsipnya mengapa ini penting untuk diberikan otoritas ke daerah agar bisa segera membantu Pemerintah Pusat. Agar proses deteksi dan penentuan hasilnya cepat," kata Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad, di kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2020. []
Baca juga:
- Langkah Taktis dan Gerak Cepat Jokowi Tangani Corona
- Foto Italia Seperti Kuburan Setelah Lockdown Corona
- Agar Anda Tak Menjadi Superspreader, Penular Corona
