Anies Baswedan Berbalik Mengecam Toa Banjir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini balik mengecam toa banjir yang menurutnya tidak efektif lantaran fungsinya lebih untuk peringatan tsunami.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini berbalik mengecam toa banjir. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk tidak lagi menambah atau membeli pengeras suara (TOA), yang difungsikan sebagai sistem peringatan dini banjir (early warning system/EWS). 

Menurut Anies Baswedan, untuk peringatan dini banjir cukup dengan menggunakan toa masjid atau pemberitahuan melalui WhatsApp

Lah buat apa? Ini kalau untuk kasus immediate (segera) seperti tsunami boleh.

"Lebih baik early warning system-nya gunakan WhatsApp, masjid, sama tempat yang ada speaker. Toa ini sudah telanjur ada, ya, sudah dipakai. Tapi tidak usah ditambah, lalu bangun sistem, jangan bangun toa seperti ini," ucap Gubernur Anies dalam rekaman rapat pimpinan yang diunggah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 7 April 2020. 

Baca juga: Toa Banjir di Bidara Cina Kurang Berfungsi

Dalam rekaman yang membahas tentang pengendalian banjir Jakarta bersama para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tersebut, Anies meminta jajarannya membuka salah satu slide presentasi mengenai disaster warning system (DWS) yang ternyata terdapat gambar pengeras suara sebagai bagian DWS.

Anies berkata, pembelian pengeras suara itu dilakukan sebelumnya setelah DKI Jakarta memakai pengeras suara hibah dari Jepang, yang menurut dia fungsinya kurang tepat lantaran alat tersebut diperuntukkan bagi peringatan tsunami. 

"Ini adalah cara promosi paling bagus, hibah dulu habis itu pengadaan. Dan strategi mereka (Jepang) sukses lalu kita belanja terus ke Jepang. Lah buat apa? Ini kalau untuk kasus immediate (segera) seperti tsunami boleh. Kalau kita punya musuh perang, ini perlu warning system ada pesawat perang lewat," ujarnya. 

Baca juga: Lemahnya Suara Toa Pencegah Banjir Ide Gubernur DKI

Sebagai peringatan banjir, ia menyarankan untuk tidak lagi menambah toa karena dirasa kurang efektif, dan ketika diperiksa langsung ke lokasi ternyata banyak pengeras suara tersebut sudah tidak berfungsi.

"Ini akhirnya menjadi enggak relevan. Coba BPBD dicek berapa alat yang enggak berfungsi banjir kemarin. Bapak belum bertugas, ya. Itu banyak yang tidak berfungsi pada saat banjir," ujar Anies kepada Plt Kepala BPBD DKI Jakarta Sabdo Kurnianto. 

Diinformasikan, pada awal tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta berencana menambah enam set DWS untuk peringatan dini bencana pada tahun 2020 ini. 

Pembelian enam set DWS ini untuk melengkapi 14 set DWS yang sudah dimiliki sebelumnya. 

"Memang kebutuhannya tahun 2020 hanya enam dan sudah mencakup semua aliran DAS. Pengadaan DWS enam set, anggaran Rp 4,07 miliar," tutur Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta M Ridwan, Senin, 13 Januari 2020. 

Cara kerjanya, saat ketinggian air di sebuah pos pantau sungai siaga tiga, petugas BPBD DKI Jakarta akan menginformasikan peringatan dini berbentuk pesan suara dari kantor BPBD. Output-nya, pesan suara tersebut akan didengar warga melalui pengeras suara yang ada pada tiang DWS yang terdengar sampai radius 500 meter. []

Berita terkait
Fokus Trotoar, Anies Baswedan Menyepelekan Banjir
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal banjir harus dikritik.
Ike Muti Minta Maaf, Anies Baswedan Cabut Somasi
Anies Baswedan dan jajarannya tak ingin kasus Ike Muti terjadi lagi.
Ruhut Siap Seret Pengusaha Formula E Keluarga Anies
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul mengaku bisa saja membongkar pebisnis Formula E yang mengompori Anies Baswedan
0
Tinjau Lapak Hewan Kurban, Pj Gubernur Banten: Hewan Kurban yang Dijual Dipastikan Sehat
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meninjau secara langsung lapak penjualan hewan kurban milik warga di Kawasan Puspiptek.