Depok - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang digagas Pemuda Ansor di Kota Depok mendapat respon positif dari anggota DPRD Babai Suhaimi. Bahkan PKBM tersebut juga menerima penyandang disabilitas. Babai Suhaimi pun mempertanyakan soal keberadaan sekolah luar biasa (SLB) yang diperuntukkan bagi anak-anak penyandang disabilitas di Kota Depok.
"Ada peserta yang di disabilitas ya, sepanjang barangkali guru atau pengajar di PKBM mampu, menurut saya ini tidak menjadi masalah bahkan perlu kita acungi Jempol, sampai ada peserta disabilitas itu bisa diterima dan diajarkan. Kita tahu sendiri bagi anak-anak disabilitas kan ada sekolah tersendiri," katanya saat dijumpai Tagar pada Rabu, 17 Februari 2021.
"Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa sampai ke PKBM, mungkin ini perlu ada tanggapan pemerintah, menjadi tanggung jawab pemerintah, mungkin sekolah-sekolah bagi anak-anak disaabilitas di Kota Depok ini masih sangat kurang ya? kan itu perlu diperhatikan bahkan dibuatkan (SLB) sebab tidak bisa anak yang memiliki perbedaan dan kemampuan fisik dan lain sebagainya disatukan dengan anak yang secara fisik sempurna," sambungnya.
Yang jadi pertanyaan, kenapa bisa sampai ke PKBM, mungkin ini perlu ada tanggapan pemerintah, menjadi tanggung jawab pemerintah
Selain itu, politisi PKB tersebut meminta agar pemerintah memberi respon cepat dengan hadirnya berbagai PKBM di Depok. Dia menyebut, PKBM ini menjadi barometer untuk mengukur taraf pendidikan dan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan informasi yang ada, PKBM yang digagas Pemuda Ansor itu juga menerima peserta di usia 16 tahun. Bahkan ada yang sudah terbilang cukup tua untuk mengikuti program kejar paket ini.
"Memang penyelenggaraan paket ijazah A B C ini diperuntukkan utamanya bagi mereka-mereka yang putus sekolah yang usianya sudah lanjut tetapi belum memiliki ijazah pendidikan tingkat sekolah dari SD SMP SMA. Nah terkait Mengapa ada anak-anak atau ada peserta didik yang usianya (usia produktif) itu faktor penyebabnya apa? ya itu memang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, dengan adanya PKBM di berbagai kecamatan di kota Depok itu bisa menjadi data bagi pemerintah Berapa peserta yang seharusnya mereka sudah memperoleh pendidikan dalam usia ikuti PKBM ini, yang seharusnya mereka sudah lulus SMP Kenapa belum? kan gitu," jelasnya.
Hal ini, lanjut dia, bisa dijadikan sebuah data tentang penyebab putus sekolah di tingkat SD hingga SMA. "Karena mungkin penyebabnya karena biaya mahal, faktor ekonomi. Apakah karena memang dia ketidak siapan anak (bersekolah) pada saat itu? Atau mungkin sudah kerja kemudian dia butuh ijazah, kan faktor yang macam-macam ya. Makanya pemerintah harus bersyukur berdirinya PKBM sehingga menjadi data bagi pemerintah untuk mengetahui penyebab orang-orang yang ikut mengejar paket ini kok nggak sekolah gitu," ujarnya.
Menurutnya hal itu bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah untuk memperbaiki statistik di sektor pendidikan.
"Kan bisa menjadi sebuah informasi yang baik buat pemerintah, oh ini karena faktor ekonomi jadi nggak mampu bayar sekolah karena sekolah mahal atau karena memang terbentur kepentingan ekonomi dia harus kerja duluan kan kayak gitu jadi Ya banyaklah hal. Yang pasti itu bisa menjadi data bagi pemerintah," jelas dia.
Ia pun berharap agar masyarakat bisa memanfaatkan kehadiran PKBM ini untuk menempuh pendidikan dan mendapat ijazah. Ia meminta agar tidak ada yang merasa malu dengan mengikuti proses belajar di layanan pendidikan non formal tersebut. Apalagi program paket kejar ijazah ini tanpa biaya. []
Baca juga:
- PCNU Depok Ingin Jargon Pemimpin bagi Semua Tak Sekadar Wacana
- Konsultan BUMN Mengajar Program Kejar Paket Gratis Bojongsari Depok
