UNTUK INDONESIA
Anggota DPRD Jawa Barat Dorong Moda Kereta Api
Logistik di Indonesia, termasuk di Jabar, tergantung moda transportasi darat (truk), perlu upaya dukungan dan intervensi bangun jalur kereta api
Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Yunandar R Eka Perwira (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati).

Bandung - Komisi II DPRD Jawa Barat berharap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mendukung melalui aturan hingga infrastruktur, termasuk mendorong pelaku bisnis logistik di Jawa Barat menerapkan multimoda, terutama moda kereta api (KA). Hal ini dinilai akan memangkas biaya logistik yang saat ini masih tinggi.

“Sekarang ini angkutan logistik kita lebih banyak di darat, pakai moda truk (mobil). Jadi tak heran biaya logistik kita mahal. Apalagi kalau tarif jalan tol naik, mungkin bisa naik juga biaya logistiknya,” tutur Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Yunandar R Eka Perwira, kepada Tagar saat ditemui di Kantor DPRD Jawa Barat, 10 September 2020.

Salah satu yang bisa dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat lanjut dia menjelaskan, selain aturan juga dukungan infrastruktur berupa pembangunan jalur kereta api door to door, dari pusat industri ke pelabuhan-pelabuhan yang ada di Jawa Barat. Apalagi jumlah pelabuhan di Jawa Barat tidaklah sedikit, dan bakal ada pelabuhan internasional baru (Patimban, Subang).

“Kita 'kan (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat) punya kewenangan untuk membuat jalur kereta api, dan sebenarnya rencana pembangunannya itu sudah ada sejak 2014. Tetapi, sayangnya sampai sekarang satu meter pun belum dibangun,” keluh dia.

Kalau tidak ada dukungan atau intervensi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kata dia, lagi-lagi akan kembali ke mekanisme pasar. Logistik tidak multimoda, dan lebih banyak menggunakan moda transportasi darat, truk dan lainnya, yang akhirnya biaya logistik masih tetap tinggi.

“Kalau tidak ada dukungan (invensi, jadi mekanisme pasar yang akan bekerja nanti. Logistik kita akan terus banyak menggunakan moda transportasi darat,” kata dia.

Disamping itu, Yunandar pun menilai pemerintah sejak awal salah strategi. Sejak awal lebih memprioritaskan pembangunan jalan (jalan tol) dibandingkan jalur kereta api. Alhasil, pelaku bisnis lebih memilih moda transportasi darat (truk). “Strategi logistik pemerintah sampai saat ini dinilai kurang tepat. Bagaimana bisa menekan biaya logistik kalau moda kereta api kurang populer, justru moda darat yang lebih banyak digunakan,” ujarnya.

Menengok negara maju, justru banyaknya pembangunan pelabuhan-pelabuhan diimbangi dengan banyaknya jalur kereta api yang terkoneksi langsung ke pusat-pusat industri, terutama ekspor. Jadi layanannya betul-betul door to door, sehingga lebih banyak diminati karena memangkas waktu perjalanan dibandingkan dengan moda darat lainnya (truk). “Seharusnya pemerintah meniru hal tersebut,” harap dia (adv). []

Berita terkait
Organda Jabar Tuntut Pemda Batasi Kuota Angkutan Online
Organda Jabar meminta kepada Pemerintah Provinsi untuk adil dan bijaksana memperlakukan semua angkutan umum.
0
59 Negara Tolak WNI, Memengaruhi Ekspor dan Impor?
Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menilai tertutupnya pintu 59 negara bagi warga negara Indonesia belum tentu berpengaruh terhadap ekspor-impor.