Bandung - Penularan virus corona atau Covid-19 saat ini jadi wabah yang penyebarannya cepat. Menanggapi hal tersebut anggota DPR RI, Muhamad Farhan, menegaskan bahwa seluruh kegiatan olahraga harus segera dihentikan.
Hal ini dilakukan guna mengantisipasi meluasnya penyebaran virus tersebut di kalangan para atlet, penghentian event olahraga tersebut juga harus dilakukan di seluruh lini baik tingkat Nasional, Provinsi serta kabupaten Kota.
"Semua ya, liga sepakbola terutama. Kalau basket 'kan sudah. Karena ini sudah nggak main-main. Kebayang gak, kalau dalam satu ruangan ada puluhan orang terus ada yang positif, maka yang lainnya harus dikarantina. Makanya, semua event olahraga harus dihentikan," ujar Farhan dalam keterangannya, Senin, 16 Maret 2020.
Farhan juga meminta pemerintah dari tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota harus tegas dan berani dalam memberi ketenangan dan keamanan bagi warga. Jangan sampai warga dibuat bingung dengan perkembangan penyebaran virus corona.
"Pemerintah harus tegas dan memberikan transparansi data yang mudah dicerna warga. Jangan malah membuat bingung bahkan panik. Mohon ketegasan dari eksekutif karena semua pelarangan harus atas aturan pihak eksekutif," katanya.
Bahkan, dari koordinasi terakhir, Farhan mengaku mendapat respon kurang berani dari para pemegang kebijakan di daerah dan par manajemen klub sepak bola. Bahkan dengan adanya informasi perhelatan olahraga tetap diselenggarakan di tengah wabah penularan corona sudah dikategorikan pandemi, sangat disayangkan.
"Saya bicara dengan Gubernur Jabar, Wali Kota Bandung dan Exco PSSI serta pemilik klub peserta Liga 1. Mereka semua saling lempar untuk meminta pihak lain bikin aturan pelarangan dan penghentian kompetisi Liga 1 karena takut diserang kelompok penggemar," ujarnya.
"Saya sudah protes kepada Sesmenpora bahwa keputusan rapat koordinasi nggak tegas sama sekali. Makanya saling lempar, klub minta LIB (PT Liga Indonesia Baru), eh malah LIB minta Pemerintah. Malah pemerintahnya di balikin lagi ke LIB. Nggak ada yang mau tanggung jawab," tambahnya.
Seperti diketahui, World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Menindaklanjuti hal ini, pemerintah juga menyatakan masalah virus corona sudah menjadi bencana nasional non alam. "Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, karena virus ini sudah dikategorikan sebagai penyakit global, maka statusnya adalah bencana nasional non alam," kata Kepala BNPB Doni Monardo di Jakarta Timur, Sabtu, 14 Maret 2020.
Presiden juga telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga diketuai oleh Doni. Tim ini lebih ke membuat strategi untuk menjaga orang yang sehat agar tidak sakit dengan memutus penularan. Doni juga menyampaikan, gubernur dan bupati/wali kota bisa membentuk Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 Daerah. Yaitu dengan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas. "Gubernur dalam pelaksanaan tugasnya akan dibantu oleh Pangdam/Danrem, Kapolda, Kadiskes dan Kepala BPBD serta OPD dan para pihak yang terkait," ujar Doni.
Gugus Tugas ini akan melakukan sejumlah langkah awal dalam penanganan dan pencegahan virus corona. Mereka juga akan mengundang pihak dari luar seperti akademisi untuk ikut membantu.
"Aksi nyata yang dilakukan adalah memperbanyak tempat pengetesan Covid-19, memperbanyak toolkits untuk tes secara cepat, memperbanyak tenaga medis dengan mengundang dan melibatkan semua pihak termasuk para mahasiswa kedokteran tingkat akhir, dokter-dokter dari IDI, serta relawan medis lainnya," kata Doni. []
