UNTUK INDONESIA
Anggota DPR Minta Data Penerima Bansos Diperbaiki
Anggota DPR, Intan Fauzi menyebutkan penyaluran dana bansos masih kerap salah sasaran akibat data penerima tidak valid.
Data penerima bansos dampak Covid-19 dari Kemensos di Bantul rancu. Foto hanya ilustrasi. (Foto: pixabay)

Jakarta - Anggota DPR, Intan Fauzi menyebutkan, di beberapa daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), distribusi bantuan sosial (bansos) masih kerap salah sasaran akibat data penerima yang tidak valid. Salah satu sumbernya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinilai kurang akurat dan harus segera diperbaiki.

Untuk itu, ia meminta  pemerintah melakukan pemutakhiran data penyaluran bansos bagi masyarakat yang terkena dampak wabah Covid-19. "Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini kedepan, tetapi harus dituntaskan sekarang sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang," ujar Intan dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat malam, seperti dikutip dari Antara.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, dan ada orang yang sudah meninggal, datanya juga masuk ke dalam penerima bansos tunai.

Baca Juga: Ditjen Perumahan Salurkan Bansos PUPR Peduli Covid-19 

Sejak Maret lalu, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp 405,1 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19. Anggaran tersebut dikucurkan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan dunia usaha, dan lain-lain.

Dari angka tersebut, sebanyak Rp 110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, yang diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai, sembako, dan lainnya. Alokasi dana sebesar itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah

Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi Covid-19

Namun lagi-lagi, basis data yang masih kurang baik membuat bantuan jaring pengaman sosial ini tidak tepat sasaran. Misalnya, di beberapa wilayah banyak orang kaya atau mampu justru mendapat bantuan. Bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, dan ada orang yang sudah meninggal, datanya juga masuk ke dalam penerima bansos tunai.

"Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi Covid-19," ujar Intan. 

Untuk itu, anggota DPR Dapil Jabar VI itu mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki data penerima bansos agar lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat dan tidak rumit distribusinya. Politisi PAN itu menegaskan, integrasi, akurasi, dan pemutakhiran data penerima bansos merupakan suatu keharusan.

Simak Pula: Data Bansos Dampak Covid-19 Kemensos di Bantul Kacau 

"Hal ini sangat mempermudah seluruh proses pelayanan publik hingga pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Intan.[]

Berita terkait
PUPR Salurkan Bansos Sembako Serentak di 34 Provinsi
Ringankan Beban Masyarakat Terdampak Covid-19, Kementerian PUPR Salurkan Bansos 56.125 Kantung Sembako Secara Serentak di 34 Provinsi.
Kenapa Pemprov Jabar Tidak Buka Data Penerima Bansos
PSI Jabar nilai tidak buka data penerima bansos sebagai bentuk transparansi kepada publik memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemprov Jabar
Bansos Provinsi Jabar Tidak untuk Semua Warga
Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, berharap masyarakat bisa memahami bantuan sosial provinsi tidak diberikan kepada semua warga Jawa Barat
0
Anggota DPR Minta Data Penerima Bansos Diperbaiki
Anggota DPR, Intan Fauzi menyebutkan penyaluran dana bansos masih kerap salah sasaran akibat data penerima tidak valid.