Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin mendorong perusahaan penjaminan seperti PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), untuk mengoptimalkan penyaluran penjaminan kredit khususnya usaha mikro kecil dan menengah ((UMKM). Hal ini untuk mempercepat pemulihan sektor riil.
Menurutnya, di tengah situasi ekonomi yang lesu, angka pertumbuhan kredit pada Agustus 2020 hanya 1,04 persen (yoy). Tidak sebanding dengan pertumbuhan dana pihak ketiga dan tingkat likuiditas perbankan.
Puteri menambahkan, dukungan penjaminan kredit ini sangat dibutuhkan untuk menambah keyakinan (confidence) perbankan dengan membagi risiko kredit dengan perusahaan penjaminan. "Harapannya, kreditur semakin berani untuk menyalurkan kredit PEN kepada pelaku UMKM di sektor yang terdampak dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,” ucapnya dalam keterangan di Jakarta, seperti dikutip dari portal DPR.
Sebelumnya, pada pekan lalu Komisi XI DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama perusahaan penjaminan. Rapat ini membahas perkembangan terkini atas program penjaminan kredit yang menjadi bagian dalam stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Realisasi penjaminan seperti yang disampaikan Jamkrindo dan Askrindo perlu ditingkatkan lagi. Segala kendala yang dihadapi pun perlu segera ditangani, termasuk persoalan rendahnya partisipasi Bank Umum Swasta Nasional dalam program penjaminan. Selain itu, basis data perlu disempurnakan agar aturan penjaminan 1 debitur hanya oleh 1 bank dapat digalakkan. Semoga kendala-kendala ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, OJK, dan BPKP dala
Seperti diketahui, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2020, pemerintah memberi mandat kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo untuk melaksanakan penjaminan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk pelaku usaha UMKM.
Hingga 28 September 2020, Direktur Utama Jamkrindo, Rudi Anto memaparkan realisasi program penjaminan kredit PEN baru mencapai 27 persen atau Rp 2,95 triliun kepada 6.568 debitur, dari total pagu sebesar Rp 23,29 triliun. Sementara itu, Dirut PT Askrindo Dedi Sunardi menyebutkan telah merealisasikan penjaminan senilai Rp 3,78 triliun kepada 6.607 debitur.
Puteri menyebutkan, realisasi penjaminan kredit seperti yang disampaikan Jamkrindo dan Askrindo perlu ditingkatkan lagi. Segala kendala yang dihadapi pun perlu segera ditangani, termasuk persoalan rendahnya partisipasi bank swasta dalam program penjaminan.
Selain itu, basis data perlu disempurnakan agar aturan penjaminan satu debitur hanya oleh satu bank dapat digalakkan. "Semoga kendala-kendala ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, OJK, dan BPKP dalam audit compliance,” tutur Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR ini. []
- Baca Juga: Telkomsel Mudahkan Kredit Usaha untuk Pelaku UMKM
- Menteri Teten: Omnibus Law UU Cipta Kerja Perkuat UMKM
