Bandung (Tagar 9/10/2017)-Badan Anggaran DPRD Jawa Barat mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah serentak di Jabar dan penerapan alih kelola SMA-SMK ke Pemprov selain membuat APBD tahun anggaran 2018 membengkak juga mengakibatkan adanya pemangkasan anggaran untuk penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah.
“Memang ada imbasnya Pilkada Jabar dan alih kelola SMA-SMK itu ke anggaran lainnya, dan cukup besar dampaknya,” tutur Anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat Abdul Haris Bobihoe kepada tagar.id di DPRD Jawa Barat, Senin (9/10).
Untuk alokasi anggaran alih kelola SMA-SMK ini saja hampir Rp7 trilyun yang terdiri dari; pertama untuk anggaran pembayaran gaji guru dan honorer hampir 80% dari anggaran tersebut. Kedua untuk penambahan pembangunan infrastruktur sekolah, ketiga untuk operasional sekolah.
“Dan anggaran tersebut harus kita (Pemerintah Provinsi Jawa Barat) tanggung semuanya, tanpa ada bantuan dari Pemerintah Pusat. Jadi memang berat di tahun anggaran 2018 ini,” keluhnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih berharap kepada pusat memberikan bantuan, meskipun sampai saat ini sepertinya memang pusat tidak akan membantu baik di DAK atau Dana Alokasi Umum maupun ke DAK (Dana Alokasi Khusus).
“Maka dari itu kita sangat mengandalkan dari peningkatan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), dan akan kita genjot untuk mencukupinya,” jelasnya.
Anggaran Percepatan PT BIJB Masih Dialokasikan
Adapun, kendati dalam APBD Jabar tahun anggaran 2018 dirancang tidak akan mengalokasikan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, tetapi Pemprov akan tetap mengalokasikan modal atau penyertaan investasi untuk pembangunan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat sekitar Rp300 milyar.
“Kita masih menyertakan modal untuk PT BIJB karena dikejar target di 2018 ini,” katanya.
Pasalnya, proyek pembangunan PT Bandarudara Internasional Jawa Barat harus diselesaikan di 2018. Sehingga kita masih mengusahakan mengalokasikan anggaran untuk proyek tersebut. (fit)
