Jakarta - Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo berjanji akan melakukan reformasi birokrasi sehingga lembaga-lembaga negara dapat berjalan efektif dan efisien. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato 'Visi Indonesia' yang dihelat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat pada Minggu, 14 Juli 2019.
Dalam pidatonya, Presiden terpopuler versi GZeromedia ini secara eksplisit tidak segan akan mencopot pejabat yang dianggap tidak menjalankan fungsi secara efektif dan efisien.
Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri. Akan saya kontrol sendiri.
"Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan sayang pangkas, copot pejabatnya. Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan," ucapnya.
Baca juga: Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pengganggu Pancasila
Lebih lanjut Jokowi berjanji akan mengarahkan paradigma birokrasi yang ada, agar bisa bekerja sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman yang serba cepat dan kompetitif.
"Tidak ada lagi pola pikir lama. Tidak ada lagi kerja linear. Tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman. Harus berubah. Sekali lagi, kita harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, menuntut kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman," ucap Jokowi.
Menanggapi rencana reformasi birokrasi yang digagas Presiden Jokowi, pengamat kebijakan publik Universitas Sumatera Utara, Tunggul Sihombing berpendapat reformasi birokrasi sudah sangat tepat dengan menggeser paradigma birokrat hari ini sehingga dapat menjawab perubahan zaman.
Reformasi yang dimaksud Presiden Jokowi dengan mengubah paradigma birokrasi sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman sudah sangat tepat. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah 'Government Entrepreneurship'.
"Bagaimana pemerintah dapat mengelola birokrasinya secara kompetitif dalam melayani masyarakat," terang Tunggul kepada tagar saat diwawancarai melalui telepon pada Senin 15 Juli 2019.
Tunggul mengatakan, jika reformasi birokrasi hendak dilakukan secara serius pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, hal pertama yang harus diperhatikan ialah melalui pemantauan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang menunjang visi misi pemerintah.
Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo yang Menyisakan Misteri
"Setiap kementerian di tingkat pusat atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di tingkat daerah pasti ada yang tidak efektif. Efektif atau tidaknya fungsi dan kinerja itu bisa dilihat dari kategori SAKIP dan harus dapat disusun untuk menunjang visi-misi kepala negara. Jadi, birokrasi yang ada dibawah tidak terkunci pada rutinitas," ucap Tunggul.
Menurutnya, fungsi SAKIP yang relevan dengan visi misi tadi dapat memperbaiki banyak hal, termasuk pengelolaan APBN dan APBD yang saat ini masih terpaku pada paradigma lama.
"Jadi, dari situ (SAKIP), pemerintah dapat menyusun agenda pemerintah dari pusat sampai daerah untuk pemenuhan visi misi-nya secara terintegerasi. Dengan begitu, kegiatan pemerintah dapat dilaksanakan secara tersusun dan tidak mendadak," katanya.
Anggaran-pun bisa digunakan lebih efektif. Karena dengan begitu paradigma-nya bukan anggaran yang mengatur kegiatan, melainkan kegiatan yang mengatur anggaran .
Gagasan reformasi serta visi-misi yang dibawa Jokowi diharapkan dapat diterjemahkan oleh para jajaran yang ada dibawahnya. Sehingga tidak semata-mata Presiden harus turun tangan pada setiap urusan yang terkait birokrasi.
Baca juga: Jokowi Tegaskan Pembangunan Infrastruktur Berlanjut
Sangat tidak etis jika Presiden harus turun langsung untuk mengurus semua masalah birokrasi. Untuk itu, Presiden Jokowi harus bisa melakukan cascading (penjabaran dan penyelarasan) target dari visi misinya secara jelas pada bawahan atau orang-orang yang dipercayakannya. []
