Amerika Serikat Keluar Dari Perjanjian Angkasa Terbuka

Pemerintahan Biden telah memberitahu Rusia bahwa Amerika tidak akan bergabung kembali dengan sebuah perjanjian pengendalian senjata penting
Dua jet OC-135B berbasis Offutt di Lincoln, Nebraska, AS, Kamis, 11 Maret 2021 (Foto: voaindonesia.com - Chris Machian/Omaha World-Herald via AP)

Jakarta – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, telah memberitahu Rusia hari Kamis, 27 Mei 2021, bahwa Amerika tidak akan bergabung kembali dengan sebuah perjanjian pengendalian senjata penting, sementara kedua pihak sedang menyiapkan pertemuan puncak antara kedua pemimpin mereka bulan Juni 2021 depan. Hal ini dikatakan oleh staf Departemen Luar Negeri AS.

Para pejabat AS mengatakan Deputi Menteri Luar Negeri AS, Wendy Sherman, memberitahu pihak Rusia bahwa pemerintah Amerika telah memutuskan untuk tidak mengikuti lagi Perjanjian Angkasa Terbuka (Open Skies Treaty), yang memungkinkan penerbangan pengintaian di atas fasilitas-fasilitas militer di kedua negara sebelum Presiden Donald Trump mundur dari perjanjian tersebut. Sewaktu menjadi calon presiden, Biden mengkritik penarikan mundur Trump yang disebutnya “picik”.

biden siapkan sanksi untuk belarusPresiden Joe Biden berbicara kepada para wartawan sebelum berangkat dari Gedung Putih, Washington, ke Delaware, 25 Mei 2021 (Foto: voaindonesia.com/Reuters)

Dengan keputusan hari Kamis, 27 Mei 2021, itu berarti hanya satu perjanjian pengendalian senjata penting antara kedua negara bersenjata nuklir tersebut yang masih berlaku, yakni perjanjian START (Strategic Arms Reduction Treaty - Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis) Baru. Trump tidak mengambil tindakan apapun untuk memperpanjang START Baru, yang seharusnya berakhir awal tahun ini. Tetapi setelah mulai menjabat, pemerintahan Biden bertindak cepat untuk memperpanjangnya selama lima tahun dan memulai peninjauan atas penarikan Amerika oleh Trump dari Perjanjian Angkasa Terbuka.

Para pejabat mengatakan peninjauan itu telah tuntas dan Sherman telah memberitahu Deputi Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengenai keputusan AS untuk tidak kembali ke Perjanjian Angkasa Terbuka 1992. Para pejabat tidak mendapat kewenangan membahas masalah itu secara terbuka dan berbicara dengan syarat anonim. Departemen Luar Negeri baru kemudian mengumumkan langkah tersebut.

“Amerika Serikat menyesal karena Perjanjian Angkasa Terbuka telah dirusak oleh pelanggaran yang dilakukan Rusia,” kata Departemen Luar Negeri. “Dalam kesimpulan peninjauannya terhadap perjanjian itu, AS tidak berniat untuk bergabung kembali, mengingat kegagalan Rusia mengambil tindakan apapun untuk kembali patuh. Lebih jauh lagi, perilaku Rusia, termasuk tindakannya baru-baru ini terkait Ukraina, bukanlah perilaku mitra yang berkomitmen untuk membangun kepercayaan.”

presiden putinPresiden Rusia Vladimir Putin (Foto: voaindonesia.com/AP)

Pernyataan itu dikeluarkan menjelang pertemuan antara Presiden Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 16 Juni 2021 di Jenewa, Swiss. Mereka akan berusaha mencari titik temu di tengah kemerosotan tajam dalam hubungan kedua negara yang mencapai titik terendah dalam beberapa dekade ini. Biden, yang mendukung perjanjian itu ketika ia menjadi senator, mengkritik keras penarikan mundur oleh Trump.

Perjanjian Angkasa Terbuka dimaksudkan untuk membangun kepercayaan antara Rusia dan negara-negara Barat dengan mengizinkan lebih dari tiga lusin penandatangan perjanjian itu untuk melakukan penerbangan pengintaian di atas teritori pihak lain guna mengumpulkan informasi mengenai kekuatan dan aktivitas militer. Lebih dari 1.500 penerbangan telah dilakukan berdasarkan perjanjian itu sejak diberlakukannya pada tahun 2002, dengan tujuan untuk mendorong transparansi dan memungkinkan pemantauan pengendalian senjata dan perjanjian lainnya (uh/ab)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Amerika Serikat Mundur dari Perjanjian Open Skies Dunia
Pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi mundur dari Perjanjian Open Skies atau Perjanjian Angkasa Terbuka pada Minggu, 22 November 2020
0
DPR Minta Pemerintah Tetap Sediakan Slot Jalur PNS Bagi Guru
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah untuk tetap menyediakan slot jalur pegawai negeri sipil untuk para guru di Indonesia.