Jakarta – Amerika Serikat (AS) sedang mempelajari berbagai cara potensial untuk membantu rakyat Kuba setelah protes-protes antipemerintah bulan Juli 2021 ini. Protes tersebut merupakan yang terbesar dalam puluhan tahun ini di negara pulau itu.
Para pejabat senior di pemerintahan yang berbicara kepada beberapa kantor berita dengan syarat anonim mengatakan langkah-langkah yang dipertimbangkan itu mencakup perubahan terkait pengiriman uang, yang akan memungkinkan orang di AS mengirim uang ke keluarga mereka di Kuba tanpa ada peran pemerintah Kuba.
Tindakan potensial lainnya mencakup cara-cara untuk mempermudah akses ke internet, kerja sama dengan berbagai organisasi internasional untuk memberi lebih banyak bantuan kemanusiaan, dan menambah staf di Kedutaan AS di Havana.
Demonstran dari kubu pro dan anti pemerintah saling bentrok dalam unjuk rasa di tengah pandemi virus corona di Havana, Kuba, Minggu, 11 Juli 2021. (Foto: voaindonesia.com/Reuters)
Departemen Luar Negeri AS mengurangi jumlah staf di kedutaan hingga lebih dari separuhnya pada tahun 2017 setelah lebih dari 40 diplomat Amerika yang berdinas di Kuba menyatakan mereka terus menerus mengalami sakit telinga, sakit kepala, gangguan daya ingat, konsentrasi, keseimbangan dan tidur pada tahun 2016. Pemerintahan presiden Donald Trump ketika itu menyatakan cedera itu adalah akibat dari apa yang disebutnya “serangan sonik.”
Pemerintahan Presiden Joe Biden belum mengumumkan secara terbuka mengenai tindakan yang akan diambil, tetapi telah melakukan tinjauan yang masih berlanjut mengenai kebijakan AS-Kuba. Gedung Putih hari Senin menyatakan beberapa pejabat bertemu dengan sekelompok pemimpin Amerika keturunan Kuba “untuk mendengarkan rekomendasi kebijakan dan keprihatinan mereka.”
Sebuah pernyataan Gedung Putih menekankan bahwa mengatasi situasi saat ini di Kuba merupakan “prioritas utama.”
Juru Bicara Deplu AS, Ned Price, di Kantor Deplu AS, Washington DC (Foto: Dok/voaindonesia.com/Reuters).Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan kepada wartawan hari Senin, 19 Juli 2021, bahwa pemerintah prihatin mengenai masalah HAM, demokrasi dan hak-hak sipil.
“Ini yang tepatnya Anda lihat dan telah kami katakan dalam mekanisme dukungan selama bertahun-tahun yang diberikan AS kepada rakyat Kuba, dan inilah yang benar-benar kami maksudkan ketika kami mengatakan bahwa kami akan mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan tambahan, termasuk dukungan kemanusiaan untuk rakyat Kuba,” kata Price (uh/ab)/voaindonesia.com. []
