Jakarta - Amerika Serikat (AS) mendukung Filipina dalam perseteruan terkini dengan China dalam sengketa terirotial di perairan Laut China Selatan. Sementara, pengamat mengkritisi kedekatan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dengan pemerintahan di Beijing.
Kedutaan Besar AS di Manila menyatakan, pihaknya mendukung seruan Filipina yang mendesak agar kapal- kapal China segera meninggalkan kawasan terumbu karang Whitsun Reef, yang terletak sekitar 324 kilometer arah barat dari Kota Bataraza, Provinsi Palawan. Di lain pihak, China mengabaikan seruan itu, dengan bersikeras bahwa kapal itu berada di wilayah lepas pantai.
AS menuduh China menggunakan "milisi maritim untuk mengintimidasi, memprovokasi, dan mengancam negara lain, yang merusak perdamaian dan keamanan di kawasan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana mengatakan, kehadiran kapal-kapal China adalah "tindakan provokatif yang jelas atas militerisasi di kawasan itu" dan mendesak China untuk menarik kembali kapal-kapal tersebut.
Klaim maritim antara enam negara di Laut Cina Selatan (Foto: dw.com/id).
Filipina bersikeras, terumbu karang yang mereka sebut Julian Felipe, termasuk dalam zona ekonomi eksklusif negara tersebut, yang diakui secara internasional, di mana Filipina "menikmati hak eksklusif untuk mengeksploitasi atau melestarikan sumber daya apa pun.”
Pada tanggal 7 Maret, penjaga pantai Filipina melihat sekitar 220 kapal China tertambat di kawasan terumbu, yang juga diklaim oleh pemerintahan di Beijing dan Vietnam. "Pada hari Senin (22/03), sebuah pesawat pengintai melihat 183 kapal China masih berada di kawasan terumbu karang tersebut", kata Panglima Militer Filipina, Letjen Cirilito Sobejana. Ia merilis foto udara yang memperlihatkan kapal China di salah satu lokasi yang paling diperebutkan di jalur perairan strategis itu.
1. Beijing Membantah
"Filipina telah mengajukan protes diplomatik atas insiden itu", ujar Menteri Luar Negeri Filipina, Teodoro Locsin Jr. Namun, China bersikeras bahwa mereka memiliki kawsan terumbu karang, yang mereka sebut Niue Jiao, dan mengatakan kapal-kapal China berkumpul di daerah itu untuk menghindari gelombang laut yang ganas.
Beijing membantah kapal-kapal itu adalah milisi maritim. "Spekulasi semacam itu tidak membantu apa-apa selain menyebabkan gangguan yang tidak perlu,'' demikian ditekankan Kedutaan Besar Ck\ina di Manila dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, 21 Maret 2021.
Kedutaan Besar AS mengatakan, kapal-kapal China telah berlabuh di daerah ini selama berbulan-bulan dalam jumlah yang terus meningkat, terlepas dari cuaca apa pun.
2. Kedekatan Filipina dengan China Dipertanyakan
Pada tahun 2016, pengadilan internasional telah menolak klaim kedaulatan China atas 90% wilayah Laut China Selatan. Tetapi Beijing tidak mengakui putusan itu dan membangun instalasi militer di pulau-pulau di perairan yang dipersengketakan, lengkap dengan radar, baterai rudal dan hanggar jet tempur.
Seorang nelayan Filipina memandang kapal patroli milik pasukan penjaga pantai China di dekat Gosong Scarborough yang diperebutkan kedua negara di Laut China Selatan, April 2017 (Foto: dw.com/id)
Pakar Laut China Selatan di Universitas Filipina, Jay Batongbacal, menyebutkan "kebijakan persahabatan" Presiden Duterte lebih menyelaraskan kedekatan dengan China dan menjauhkan diri dari Washingtonlah yang harus dipersalahkan.
Duterte telah menjalin hubungan persahabatan dengan Beijing sejak menjabat sebagai presiden pada tahun 2016 dan telah dikritik karena tidak segera menuntut kepatuhan China atas putusan arbitrase internasional.
Duterte memburu dana infrastruktur, perdagangan, dan investasi dari China, yang juga telah menyumbang dan berjanji untuk mengirimkan lebih banyak lagiv aksin Covid-19 saat Filipina menghadapi lonjakan kasus positif virus corona yang mengkhawatirkan. "Kini apa pun peluang yang ada bagi kita untuk memperlambat atau menghentikannya telah hilang," tandas Batongbacal, sebagaimana dilansir dari Kantor Berita Associated Press.
China mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan yang kaya akan sumber daya energi, dan juga merupakan jalur perdagangan utama. Filipina, Brunei, Vietnam, Malaysia, dan Taiwan saling mengklaim kawasan tersebut secara tumpang tindih [rzn/as (ap/reuters)]/dw.com/id. []
