Jakarta - Ketua Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia (AMBI) Ken Pangestu mengatakan saat ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang berkoordinasi dengan seluruh stakeholder termasuk swasta untuk melakukan pendataan bahan dan alat konstruksi.
Upaya pemerintah meningkatkan pemanfaatan material dan alat konstruksi dalam negeri dalam proyek-proyek infrastruktur nasional disambut baik oleh para pelaku usaha.
"Kita dari industri sendiri sedang mempersiapkan data-data sebagai dasar kita untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang ada," kata Ken, di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta pada Selasa, 3 September 2019.
"Memang diperlukan informasi, jadi bukan hanya kapasitas saja, tapi juga mendetail, sampai dimensi, ukuran, tonase, jadi ukuran kebutuhan rantai pasok ini bisa terpenuhi," ujarnya.
Baca juga: PUPR Ungkap Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru
Menurut Ken, ketiadaan pemetaan rantai suplai nasional sebelumnya sangat mempengaruhi kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan minimnya informasi penyedia material dan alat konstruksi lokal sehingga pelaku pembangunan infrastruktur termasuk swasta melakukan impor untuk memenuhi suplai ke dalam negeri.
Kapasitas produksi baja dalam negeri saat ini 16 juta ton per tahun.
Hal ini dianggap pelaku industri sangat mempengaruhi iklim usaha konstruksi dalam negeri.
"Cukup terasa. Jadi memang kita di industri itu sadar perlunya data, apalagi memasuki industri 4.0 ini sangat dipengaruhi keterbukaan informasi. Maka kita sangat mendukung upaya PUPR dalam mengadakan program workshop ini," kata dia.
Ken juga mengakui, industri dalam negeri mampu untuk menyuplai bahan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Salah satu yang ia sorot adalah komoditas baja nasional yang cukup untuk digunakan dalam pembangunan prasarana dalam negeri.
"Kapasitas produksi baja dalam negeri saat ini 16 juta ton per tahun dan itu bisa ditingkatkan lagi, semua tergantung demand karena tahun ini masih banyak produsen baja masih belum berproduksi secara maksimal, kira-kira cuma 60%," kata dia.
Menurutnya, komoditas baja konstruksi nasional cukup untuk menutupi kebutuhan proyek infrastruktur. Ia juga menilai tidak ada alasan untuk mengimpor komoditas baja konstruksi, termasuk sumber daya manusia dan komponen baja lainnya.
Disamping material, Ken mengatakan peralatan konstruksi dalam negeri untuk mendukung pembangunan infrastruktur dalam negeri sudah memadai. Ia berharap melalui upaya menghimpun data rantai suplai yang dilakukan Kementerian PUPR tersebut dapat meningkatkan iklim usaha material dan alat konstruksi dalam negeri. []
