Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bersikukuh belum mengambil kebijakan local lockdown, meski pun mendapat desakan berbagai pihak. Lebih-lebih setelah diumumkannya lima warga positif corona pada Kamis, 26 Maret 2020.
Keputusan belum lockdown karena setiap daerah berbeda-beda persoalan dan penanganan.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan alasan utama adalah karena pemprov mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Kemudian, jika daerah ingin melakukan lockdown juga harus persetujuan dari pemerintah pusat.
"Beberapa hari yang lalu saat video confrens bersama Pak Presiden, beliau dan berkali-kali mengimbau dan memilih tidak lockdown dengan berbagai pertimbangan," katanya, Jumat, 27 Maret 2020.
Menurut politisi PKS itu, lockdown akan berdampak besar terhadap perekonomian Sumbar dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Saat ini, Pemprov Sumbar sedang mengupayakan penghitungan dampak ekonomi dan memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak, sebagai salah satu solusi agar tidak lockdown.
"Keputusan belum lockdown karena setiap daerah berbeda-beda persoalan dan penanganan. Berbagai upaya telah kami lakukan di masa social distancing ini," katanya.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan jika Sumbar memberlakukan lockdown, pemerintah harus menghitung dulu ketersediaan pangan untuk masyarakat.
"Masyarakat miskin tentu harus disiapkan pangannya. Sekarang kami sedang hitung kekuatan," katanya. []
