Apakah Indonesia Akan Jadi Episentrum Covid-19 ASEAN

Jika berkaca ke AS yang sejak 27 Maret 2020 jadi episentrum baru penyebaran Covid-19 bisa jadi Indonesia terancam jadi episentrum di ASEAN
Kartun karya Sabaaneh/MiddleEastMonitor (Sumber: middleeastmonitor.com).

Oleh: Syaiful W. Harahap*

Pandemi (wabah) virus corona (Covid-19) sudah terjadi di 207 negara dan teritorial serta dua kapal pesiar mewah dengan jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 sebanyak 1.603.750 dengan 95.725 kematian dan 356.656 sembuh.

Episentrum Covid-19 semula dianggap banyak kalangan akan pindah dari Wuhan, China, ke Korea Selatan (Korsel) karena kedua negara ini berbatasan langsung. Tapi, kesigapan pemerintah Negeri Ginseng menghadapi ancaman Covid-19 membuat negeri itu terhindar dari pandemi massal. Sampai tanggal 10 April 2020 kasus konfirmasi positif Covid 19 di Korsel sebanyak 10.450 dengan 208 kematian dan 7.117 sembuh. Dengan 633 tempat tes Korsel sudah melakukan tes terhadap 477.304 warga sehingga proporsinya 9.310 per 1 juta populasi.

1. Menjaring Warga dengan Kondisi OTG (Orang Tanpa Gejala)

Jika dibandingkan dengan kasus dan jumlah warga yang dites Covid-19 di negara-negara ASEAN ternyata proporsi tes di Korsel jauh di atas yang dilakukan beberapa negara ASEAN.

Hanya Brunei yang melakukan tes dengan proporsi yang besar yaitu 20.538 sehingga jauh di atas Korsel. Diikuti oleh Singapura dengan proporsi tes 11.110. Selanjutnya Malaysia dengan proporsi 2.153 (lihat tabel).

ilus2 opini 10 apr 20Kasus positif Covid-19 dan proporsi tes Covid-19 di negara-negara ASEAN. (Foto: Tagar/Syaiful W. Harahap).

Dengan proporsi tes yang sangat rendah yaitu 65 adalah langkah yang tidak baik bagi penanggulangan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sampai tanggal 10 April 2020 pukul 12.00 WIB kasus kumulatif Covid-19 sebanyak 3.512 dengan 306 kematian dan 282 sembuh.

Dengan jumlah penduduk yang besar jika proporsi tes mengikuti Korsel, maka tes Covid-19 di Indonesia, tes dengan swab bukan rapid test, harus dilakukan terhadap 2.485.770. Lagi pula ada 2.924 warga yang dirawat yang merupakan pasien dalam pengawasan (PDP). Tentu saja dari PDP ini ada yang positif dan yang baru tertular.

Dengan jumlah warga Indonesia yang banyak mengikuti tes (2.485.770) sesuai dengan proporsi tes di Korsel, maka bisa jadi jumlah positif Covid-19 akan banyak yang terdeteksi reaktif (positif). Itu artinya jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 akan bertambah. Tapi, jumlah kasus yang banyak secara epidemiologis menguntung karena sejumlah kasus positif yang terdeteksi pula mata rantai penyebaran Covid-19 diputus.

Beberapa daerah sudah menjalankan isolasi wilayah, sedangkan DKI Jakarta sejak tanggal 10 April 2020 menjalankan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang mengatur lalu lintas kendaraan dan manusia dari luar kota dan di dalam kota Jakarta.

Tapi, langkah ini (PSBB) tidak akan banyak membantu untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 karena di masyarakat ada warga dengan kondisi OTG (orang tanpa gejala) yaitu warga yang tertular Covid-19 tapi tidak menunjukkan gejala. Namun, biarpun tidak menunjukkan gejala OTG bisa menularkan Covid-19 kepada orang lain melalui droplet yang keluar dari mulut ketika berbicara, batuk atau bersin.

2. Isolasi Pendatang dan Hukuman Kurungan Pelanggar Jarak Fisik

Yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta adalah rapid test dengan hasil yang tidak valid sehingga tidak bisa menjaring warga yang tertular Covid-19. Dilaporkan sudah 30.802 warga DKI Jakarta yang menjalani rapid test dengan hasil 949 reaktif (positif).

Yang jadi persoalan warga dengan hasil non-reaktif (negatif) belum tentu tidak tertular Covid-19 karena hasil tes dengan rapid test bisa menghasilkan negatif palsu (virus yaitu Covid-19 sudah ada di dalam tubuh tapi tidak terdeteksi) sehingga mereka harus menjalani isolasi selama 14 hari. Sedangkan warga dengan hasil rapid test reaktif (positif) juga harus menjalani tes kedua sebagai tes konfirmasi.

ilus utama opini 10 apr 20Menara Eiffel di Paris, Prancis, merupakan salah satu tujuan wisata yang ditutup seiring dengan pandemi Covid-19. (Foto: bbc.com/EPA).

Jika mengacu ke Korsel, maka Pemprov DKI Jakarta harus segera melakukan tes swab (spesimen lendir dari tenggorokan) terhadap 97.755 warga. Kasus yang dilaporkan positif berdasarkan tes konfirmasi (PCR) di Jakarta adalah 1.706, jika 97.755 warga tes swab tentu hasilnya akan membengkakkan jumlah kasus positif di Jakarta.

Daerah lain, seperti Jawa Barat yang akan menerapkan PSBB di Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Depok serta daerah-daerah lain yang merapkan isolasi wilayah hasilnya tidak akan maksimal tanpa melakukan tes swab.

Beberapa negara, seperti Singapura dengan ketat mengisolasi semua pendatang. Apakah Pemprov DKI Jakarta juga mengisolasi setiap pendatang? Singapura juga menghukum orang-orang yang tidak menerapkan physical distancing (jarak fisik), apakah Jakarta juga menghukum warga dan pendatang yang tidak melakukan jarak fisik?

Jakarta sendiri sudah jadi episentrum dan ‘eksportir’ Covid-19 dengan jumlah kasus kumulatif positif Covid-19 sebanyak 1.753. Dengan kondisi daerah-daerah lain yang juga terdeteksi kasus Covid-19, seperti Jawa Barat (388), Jawa Timur (256), dan Banten (243) bisa saja Indonesia (akan) jadi episentrum Covid-19 di ASEAN. []

* Syaiful W. Harahap, Redaktur di tagar.id

Berita terkait
Penyebaran Covid-19 Tak Terkendali Tanpa Tes Massal
Kasus konfirmasi positif Covid-19 terus bertambah, sedangkan tes massal Covid-19 hanya dijalankan secara parsial di beberapa daerah
Ridwan Kamil di Trek yang Benar Penanganan Covid-19
Kasus Covid-19 banyak terdeteksi di Jawa Barat merupakan langkah yang tepat karena banyak kasus terdeteksi kian banyak rantai penyebaran diputus
Hasil Rapid Test Covid-19 Bisa Reaktif dan Non-Reaktif
Stigma (cap buruk) dan diskriminasi (perlakuan berbeda) bahkan kepada mayat dengan virus corona (Covid-19) merupakan reaksi negatif masyarakat
0
Jawaban Jokowi Saat Ditanya Pilih Puan Maharani atau Ganjar Pranowo Capres 2024
Apa jawaban Presiden Jokowi ketika wartawan bertanya kepadanya: pilih siapa capres untuk Pilpres 2024, Puan Maharani atau Ganjar Pranowo.