AHY: Kami Tidak Pernah Menuduh Jokowi di Belakang Moeldoko

Agus Harimurti Yudhoyono tegaskan dirinya dan ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak pernah menuduh Jokowi atau Pemerintah di belakang Moeldoko.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Foto: Tagar/Instagram @agusyudhoyono)

Jakarta - Partai Demokrat dalam barisan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono tidak pernah menuduh Presiden Joko Widodo atau Pemerintah di belakang manuver Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam kemelut Demokrat, tidak pernah menuduh Jokowi atau Pemerintah di balik terjadinya Kongres Luar Biasa Deli Serdang yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum tandingan untuk menyingkirkan AHY.

Hal tersebut disampaikan AHY kepada wartawan di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 4 April 2021. 

"Kami tidak pernah menuding siapa pun. Meminta negara adil dan objektif bukan merupakan kejahatan, bukan kesalahan," ujar AHY.

AHY menegaskan dirinya pribadi dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah menuduh Kepala Negara di balik konflik yang terjadi di dalam partainya.

"Kami difitnah. Justru kami mengirim surat kepada Presiden karena ingin menjaga nama baik Kepala Negara agar jangan sampai dimanfaatkan," ujar AHY.

Kalau ia diam saja kala itu, kata AHY, justru itu perbuatan buruk, Partai Demokrat diam saja dan tidak meminta klarifikasi.

Kami tidak pernah menuding siapa pun. Meminta negara adil dan objektif bukan merupakan kejahatan.


Agus Yudhoyono meminta kubu Moeldoko meminta maaf kepada Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah dilakukan. "Mereka yang di sana yang seharusnya minta maaf karena sudah membuat gaduh, karena sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban." 

Partai Demokrat, kata Agus, sudah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Agus menilai negara sudah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.

Sebelumnya, juru bicara Partai Demokrat kubu Moeldoko meminta kelompok AHY meminta maaf kepada Presiden Jokowi karena telah menuduh pemerintah di belakang Moeldoko. 

Jauh sebelumnya isu kudeta Partai Demokrat mencuat ke permukaan setelah AHY mengirim surat kepada Presiden Jokowi. Isi surat meminta klarifikasi apakah benar ada orang dalam lingkaran Istana Negara akan mengkudeta Partai Demokrat. 

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengumumkan bahwa Pemerintah menolak kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko karena berkas yang diserahkan tidak memenuhi syarat. Kubu Moeldoko menghormati keputusan itu dan berniat menempuh jalur hukum ke pengadilan.

Berita-berita berkaitan dalam Fokus: Isu Kudeta Partai Demokrat




Berita terkait
Kubu Moeldoko Yakin Menang dan Akan Jadikan AHY Gubernur Jakarta
Partai Demokrat dalam barisan Ketua Umum Moeldoko yakin akan menang di pengadilan dan nanti mereka akan menjadikan AHY sebagai Gubernur Jakarta.
Geng AHY: Justru Moeldoko yang Harus Minta Maaf kepada Jokowi
Demokrat geng AHY mengatakan justru Moeldoko yang harus meminta maaf kepada Jokowi, seharusnya bantu Presiden malah sibuk dengan ambisi pribadi.
AHY dan SBY Disuruh Minta Maaf kepada Jokowi, Sudah Suuzon
AHY dan SBY disuruh minta maaf kepada Jokowi karena sudah suuzon, berburuk sangka pemerintah ada di balik manuver Moeldoko dalam kemelut Demokrat.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.