Jakarta - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Moeldoko segera ke pengadilan agar jelas secara hukum, pihak mana sah sebagai pengurus Partai Demokrat.
Kubu AHY tidak usah memainkan drama dengan narasi semacam 'berdarah dingin', 'sekongkol'. Moeldoko jangan membebani Presiden Joko Widodo, segera lepaskan jabatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan kalau memang mau serius dengan apa yang diyakininya, membangun Partai Demokrat.
Yunarto Wijaya menyampaikan saran tersebut dalam wawancara dengan Metro TV, Jumat, 12 Maret 2021.
"Partai Demokrat kubu AHY fokus saja pada aspek hukum. Kalau memang KLB abal-abal, DPC yang datang sedikit, tidak memenuhi syarat AD/ART, fokus saja pada bagaimana berkas-berkas disiapkan, sehingga pengadilan atau Kemenkumham dengan cepat memutuskan bahwa kubu AHY yang sah," tutur Yuniarto.
Tempuh langkah hukum agar polemik tidak berkepanjangan.
Ketua Umum Partai Demokrat Moeldoko dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: Tagar/Instagram AHY dan Moeldoko)Jangan kemudian malah main drama Korea, kata Yuniarto, "Kita tahu pada awal muncul isu kudeta Demokrat, tokoh-tokoh Demokrat seperti Rachland Nashidik, Andi Arief, fokus pada intervensi kekuasaan, kayak drama Korea, ada narasi 'berdarah dingin', 'sekongkol'. Benar kata Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, kalau kubu AHY pede, kenapa melempar kesalahan pada pihak ketiga, pihak kekuasaan. Kalau seperti ini malah jadi polemik liar, seakan pertarungan antarrezim, penguasa sekarang dan sebelumnya."
Kalau AHY pede, Yuniarto menegaskan, "Tempuh langkah hukum agar polemik tidak berkepanjangan."
Sementara itu Moeldoko, kata Yuniarto, "Alangkah baiknya pejabat negara tersebut meletakkan jabatan dan fokus pada konflik politik internal, sehingga tidak menjadi beban pemerintah ketika ada keputusan hukum ke depan, ketika pengadilan memutuskan, Kemenkumham memutuskan, tidak dikaitkan dengan intervensi kekuasaan, tidak dikaitkan bahwa ada kekuasaan bermain.
Yuniarto menegaskan, "Kalau Moeldoko serius ingin membesarkan atau menunjukkan KLB Demokrat yang memilihnya adalah sah, lebih baik meletakkan jabatan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden."
