Ahmad Sahroni Minta Kejagung Percepat Usut Kasus Gagal Ginjal Anak

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus GGAPA pada anak.
Ahmad Sahroni Minta Kejagung Percepat Usut Kasus Gagal Ginjal Anak. (Foto: Tagar/DPR RI)

TAGAR.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus Gagal Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak. Sahroni meminta Kejagung harus bergerak cepat memeriksa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

“Mohon dipercepat prosesnya agar kita memiliki kepastian hukum terkait pihak-pihak yang harus bertanggung jawab,” kata Sahroni melalui keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis, 17 November 2022.


Tindakan kriminal mereka telah membuat banyak korban berjatuhan, bahkan tidak sedikit yang harus meregang nyawa.


Ia berharap, tuntutan yang dikeluarkan nanti tidak hanya fokus pada sanksi pidana bagi pelaku.

Diharapkan, masih kata Sahroni, juga ada tuntutan berupa bentuk pertanggungjawaban korporasi kepada korban. 

“Saya harap tidak hanya ranah pidana, tapi diajukan juga gugatan perdata,” tegas Politisi Partai NasDem tersebut.

Pertimbangan itu disampaikan Sahroni karena banyak korban yang berjatuhan karena kasus gagal ginjal tersebut. Menurut Sahroni, tindakan pelaku semena-mena dan membahayakan masyarakat. 

“Tindakan kriminal mereka telah membuat banyak korban berjatuhan, bahkan tidak sedikit yang harus meregang nyawa," tukas Legislator Dapil DKI Jakarta III itu.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan pihaknya telah menerima tiga surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. Kejagung membuka peluang menjerat korporasi dalam kasus tersebut.  []

Berita terkait
Pengamat Sebut DPRD Bisa Desak Dispenda Soal LPJ Formula E
Hari Purwanto menjelaskan, Pj Gunernur DKI dan DPRD DKI dinilai memiliki peran penting dalam dalam mepertanggungjawabkan anggaran.
Komisi VIII DPR RI Dukung Multilayanan di Sentra Kemensos
Dukungan perubahan paradigma multilayanan yang dilakukan Kementerian Sosial dalam penanganan permasalahan sosial terus mengalir dari DPR RI.
Pengesahan RKUHP Segera Dirampungkan DPR Tahun Ini
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan dirampungkan pada tahun ini.