Bandung, (Tagar 27/7/2018) - Syamsul Bachri Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP, mempertanyakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017. Menurutnya, seharusnya yang dimintai pertanggungjawaban adalah Gubernur Jawa Barat sebelumnya yang menggunakan anggaran tersebut, yaitu Ahmad Heryawan. Bukan Penjabat (Pj) Gubernur Jabar M Iriawan atau dikenal Iwan Bule.
"Saya hanya mengkritisi apakah proses ini sudah sesuai aturan khususnya pertanggungjawaban yuridis. Karena sebagaimana diketahui bahwa yang menggunakan APBD 2017 itu Aher (Ahmad Heryawan), bukan Pj. Tapi ini, kenapa PJ yang harus menyampaikan dan mempertanggungjawabkannya baik secara pribadi maupun kelembagaan," ujar Syamsul Bachri di Bandung, Kamis (26/7).
Ia menilai pertanggungjawaban APBD 2017 bukan hanya pertanggungjawaban secara kelembagaan, yaitu Gubernur kepada DPRD, tetapi secara pribadi Ahmad Heryawan sendiri kepada masyarakat melalui DPRD Jabar.
"Jadi saya melihatnya tidak sinkron atau dengan kata lain yang menggunakan anggaran itu Aher, kok yang bertanggung jawab justru Pj Gubernur Jabar, M Iriawan," katanya lagi.
Rapat paripurna dengan agenda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 di Gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, Kamis 26/7/2018. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)
Eloknya, lanjutnya, proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017 ini harus disampaikan Ahmad Heryawan sebelum dirinya berakhir masa jabatannya. Sehingga bisa sinkron antara pengguna anggaran dengan yang dimintai pertanggungjawabannya kepada DPRD atau masyarakat Jabar.
Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat mengatakan bahwa APBD 2017 yang digunakan Aher kemudian Iwan Bule yang mempertanggungjawabkannya adalah sesuai aturan, berkorelasi secara kelembagaan.
"Sudah sesuai aturan, bisa dikatakan sah, meski yang bertanggung jawab dan yang menggunakan berbeda secara pribadi, tetapi secara kelembagaan sama," katanya.
Iwan Bule sendiri juga mengatakan tata cara tersebut sudah sesuai aturan.
"Hal ini sebagaimana aturan dalam UU No 17 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah khususnya Pasal 320," tutur Iwan Bule.
Ia mengatakan, secara pribadi tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan APBD 2017, ia bertanggung jawab secara kelembagaan karena dirinya ditunjuk menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. []
