Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengaku tidak tahu menahu terkait penolakan Ade Armando menjadi Guru Besar Universitas Indonesia (UI). Menurut Nasir, apa yang terjadi pada Ade, kemungkinan merupakan masalah internal.
"Saya tidak tahu, jadi mungkin lebih kepada kampus alasannya. Itu masalah internal kampus ya," kata Nasir di Gedung D Kemenristekdikti, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.
Nasir pun enggan berkomentar lebih jauh terkait Ade Armando. Sebab masalah kampus mesti diselesaikan secara internal kampus.
Karena Etika dan Islam Tarbiyah
Dosen komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando ditolak menjadi Guru Besar UI karena masalah integritas dan etika. Selain itu, Ade juga menduga dia menjadi korban politik Islam Tarbiyah yang menguat di jajaran dosen UI. Hal ini diakui langsung oleh Ade Armando dalam statusnya di Facebook hari ini, Kamis, 1 Agustus 2019.
Dalam statusnya tersebut Ade mengatakan sebenarnya tidak ada kata resmi ‘ditolak’, tapi Dewan Guru Besar (DGB) UI bersikap bahwa selama dia tidak berhenti menyuarakan pandangan yang menimbulkan ‘kontroversi’, mereka tidak akan menerima sebagai anggota Dewan Guru Besar UI.
"Sekadar catatan, untuk bisa menjadi Guru Besar di UI, setiap calon harus mendapat persetujuan dari semua Guru Besar di Universitas Indonesia. Baru kemudian, nama tersebut bisa diajukan ke Departemen Pendidikan Tinggi untuk disetujui Menteri. Nama saya diajukan utuk menjadi Guru Besar oleh Departemen Ilmu Komunikasi pada Mei 2016. Kini, tiga tahun kemudian, sudah jelas DGB UI menolak permintaan tersebut," tulis Ade.
Dia melanjutkan, kualitas akademiknya tidak bermasalah. Menurutnya, yang menjadi masalah bagi DGB adalah soal ‘integritas, etika dan tata krama’.
Kepastian bahwa dirinya ditolak menjadi Guru Besar, kata Ade, dia ketahui dari hasil rapat DGB 20 Mei 2019 lalu dan penjelasan Ketua Komite Etik, Prof. Adrianus Meliala, pada rapat di FISIP UI 31 Juli 2019, pukul 16.00.
"Pada rapat DGB 20 Mei 2019, dinyatakan bahwa usulan Guru Besar atas nama Ade Armando masih perlu mendapat pertimbangan lebih lanjut dari Komite Etik DGB terkait ‘kinerja, integritas, etika, tata krama dan tanggungjawab’," kata Ade dalam statusnya.
Dia sendiri mempertanyakan apa yang dimaksud DGB dengan menyebut tidak berintegritas dan tidak beretika? Tidak ada penjelasan.
Dari status Ade Armando diketahui, pada rapat 31 Juli 2019, Prof. Adrianus Meliala menyatakan Komite Etik tidak dapat menerima Ade Armando sebagai Guru Besar karena DGB tidak setuju dengan cara Ade berkomunikasi melalui media sosial.
"Menurutnya, tulisan-tulisan saya menimbulkan kontroversi yang memberi beban bagi UI. Komite Etik ingin agar setiap Guru Besar dapat menjaga martabat UI," kata Ade.
Dia melanjutkan, menurut Adrianus, pencalonan Ade bermasalah karena ada masyarakat yang mengirimkan keberatan. "Begitu juga, banyak pihak mengingatkan bahwa saya masih dalam status ‘tersangka’ dalam kasus tuduhan pencemaran agama (karena saya menyatakan “Tuhan Bukan Orang Arab’ di status FB dan Twitter saya), dan diadukan oleh masyarakat ke polisi dalam tujuh kasus lainnya."
Ade mengatakan penolakan Komite Etik itu bukanlah pendapat pribadi Adrianus sebagai Ketua Komite Etik. "Komite Etik terdiri dari 12 orang. Dan saat ini, mayoritas anggota Komite Etik menolak menerima usulan saya menjadi DGB," kata Ade.
"Lucunya, tidak satu kali pun DGB bisa menunjukkan bukti-bukti untuk menunjukkan tulisan-tulisan mana yang membuat saya dianggap ‘tidak berintegritas, tidak etis’ tersebut. Saya berulangkali meminta. Tapi DGB tidak menunjukkannya," tulisnya lagi.
Selain masalah integritas dan etika, Ade Armando juga menduga penolakannya sebagai Guru Besar di UI juga karena gerakan Islamis Tarbiyah sudah sangat menguat di UI, termasuk menduduki banyak posisi Guru Besar. []
Baca juga:
