UNTUK INDONESIA
Ade Armando Ditolak Jadi Guru Besar UI Karena Etika dan Korban Islam Tarbiyah
Armando ditolak menjadi guru besar UI karena masalah integritas dan etika. Juga diduga jadi korban politik Islam Tarbiyah.
Sumber (Foto: Facebook Ade Armando)

Jakarta - Dosen komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando ditolak menjadi Guru Besar UI karena masalah integritas dan etika. Selain itu Ade juga menduga dia menjadi korban politik Islam Tarbiyah yang menguat di jajaran dosen UI. Hal ini diakui langsung oleh Ade Armando dalam statusnya di Facebook hari ini, Kamis, 1 Agustus 2019. 

Dalam statusnya tersebut Ade mengatakan sebenarnya tidak ada kata resmi ‘ditolak’, tapi Dewan Guru Besar (DGB) UI bersikap bahwa selama dia tidak berhenti menyuarakan pandangan yang menimbulkan ‘kontroversi’, mereka tidak akan menerima sebagai anggota Dewan Guru Besar UI.

"Sekadar catatan, untuk bisa menjadi Guru Besar di UI, setiap calon harus mendapat persetujuan dari semua Guru Besar di Universitas Indonesia. Baru kemudian, nama tersebut bisa diajukan ke Departemen Pendidikan Tinggi untuk disetujui Menteri. Nama saya diajukan utuk menjadi Guru Besar oleh Departemen Ilmu Komunikasi pada Mei 2016. Kini, tiga tahun kemudian, sudah jelas DGB UI menolak permintaan tersebut," tulis Ade.

Dia melanjutkan, kualitas akademiknya tidak bermasalah. Menurutnya, yang menjadi masalah bagi DGB adalah soal ‘integritas, etika dan tatakrama’.

Kepastian bahwa dirinya ditolak menjadi Guru Besar, kata Ade, dia ketahui dari hasil rapat DGB 20 Mei 2019 lalu dan penjelasan Ketua Komite Etik, Prof. Adrianus Meliala, pada rapat di FISIP UI 31 Juli 2019, pukul 16.00.

Baca juga: Gonjang-ganjing FPI, Novel Bamukmin Salahkan Jokowi

"Pada rapat DGB 20 Mei 2019, dinyatakan bahwa usulan Guru Besar atas nama Ade Armando masih perlu mendapat pertimbangan lebih lanjut dari Komite Etik DGB terkait ‘kinerja, integritas, etika, tata krama dan tanggungjawab’," kata Ade dalam statusnya.

Dia sendiri mempertanyakan apa yang dimaksud DGB dengan menyebut tidak berintegritas dan tidak beretika? Tidak ada penjelasan.

Dari status Ade Armando diketahui, pada rapat 31 Juli 2019, Prof. Adrianus Meliala menyatakan Komite Etik tidak dapat menerima Ade Armando sebagai Guru Besar karena DGB tidak setuju dengan cara Ade berkomunikasi melalui media sosial. 

"Menurutnya, tulisan-tulisan saya menimbulkan kontroversi yang memberi beban bagi UI. Komite Etik ingin agar setiap Guru Besar dapat menjaga martabat UI," kata Ade.

Dia melanjutkan, menurut Adrianus, pencalonan Ade bermasalah karena ada masyarakat yang mengirimkan keberatan. "Begitu juga, banyak pihak mengingatkan bahwa saya masih dalam status ‘tersangka’ dalam kasus tuduhan pencemaran agama (karena saya menyatakan “Tuhan Bukan Orang Arab’ di status FB dan twitter saya), dan diadukan oleh masyarakat ke polisi dalam tujuh kasus lainnya."

Ade mengatakan penolakan Komite Etik itu bukanlah pendapat pribadi Adrianus sebagai Ketua Komite Etik. "Komite Etik terdiri dari 12 orang. Dan saat ini, mayoritas anggota Komite Etik menolak menerima usulan saya menjadi DGB," kata Ade.

"Lucunya, tidak satu kalipun DGB bisa menunjukkan bukti-bukti untuk menunjukkan tulisan-tulisan mana yang membuat saya dianggap ‘tidak berintegitas, tidak etis’ tersebut. Saya berulangkali meminta. Tapi DGB tidak menunjukkannya," tulisnya lagi.

Baca juga: PAN Sebut Gibran Rakabuming Merusak Citra Jokowi

Selain masalah integritas dan etika, Ade Armando juga menduga penolakannya sebagai Guru Besar di UI juga karena gerakan Islamis Tarbiyah sudah sangat menguat di UI, termasuk menduduki banyak posisi Guru Besar. 

"Mereka akan mempersulit karier mereka yang berani melawan gerakan tersebut. Saya duga, saya adalah korban politik Islamis Tarbiyah ini," katanya.

Ade lalu bercerita bahwa penolakan terhadapnya sudah dimulai sejak awal, ketika namanya diajukan menjadi Guru Besar di tingkat FISIP pada 2016. 

"Ini bermula ketika seorang profesor yang dikenal rasis, mempertanyakan kelayakan saya diajukan Departemen Komunikasi untuk menjadi professor di UI. Profesor rasis anti Tionghoa ini menganggap tulisan-tulisan saya di medsos selama ini tidak etis (walau sejujurnya, postingan dia di Facebook jelas-jelas menunjukkan kebencian dia terhadap ras Tionghoa dan pemerintahan Jokowi). Sikapnya ini kemudian didukung oleh seorang profesor perempuan yang memiliki orientasi politik kurang lebih serupa," katanya.

Dia melanjutkan penjegalannya di FISIP gagal karena mayoritas Guru Besar di FISIP dan pimpinan FISIP adalah kaum pluralis. 

"Namun upaya sabotase itu terus berlanjut di tingkat UI. Selama tiga tahun, proses pencalonan saya terus dihambat. Saya dua kali diundang ke Dewan Guru Besar untuk memberikan penjelasan. Saya bahkan diminta untuk menandatangani Pakta Integritas (dan ini berarti satu-satunya orang dalam sejarah UI yang harus menandatangani Pakta Integritas untuk menjadi Guru Besar UI),"  kata Ade.

Di sepanjang proses, Ade diminta lebih ‘menahan diri’ oleh banyak pihak. "Tapi selalu saya katakan, saya tidak mau berhenti bersuara keras melawan mereka yang menyebarkan hoax-fitnah-kebencian, mereka yang terus memecah belah bangsa, mereka yang anti NKRI, mereka yang menindas non-muslim, mereka yang menindas sesama muslim tapi berbeda pandangan dengan mereka, mereka yang menyebarkan kebencian pada Tionghoa, mereka yang terus menghina dan memfitnah pemerintahan Jokowi, mereka yang berusaha menegakkan syariah, mereka yang berusaha menegakkan khilafah, mereka yang menindas kaum perempuan, dan hal-hal sejenis yang lazim saya suarakan di media sosial," kata Ade.

Baca juga: FPI Sebut Tak Ada Asas Pancasila di AD ART Muhammadiyah

Dia menegaskan lebih baik tidak menjadi profesor daripada harus berhenti menyuarakan apa yang dipercaya sebagai kebenaran yang harus diperjuangkan.

"Karena itu, ketika sekarang saya tahu Dewan Guru Besar UI tidak akan membiarkan saya menjadi Guru Besar, itu adalah hal yang sangat bisa diprediksi. Tentu saja masih banyak guru besar UI yang pluralis dan demokratis. Tapi saya duga, mereka kalah suara dari kaum yang anti keberagaman dan fasis," katanya.

"Buat saya pribadi, ini biasa-biasa saja. Suka-suka merekalah. Saya cuma berharap pengalaman saya ini tidak akan membuat para pembela NKRI surut semangatnya untuk memperjuangkan kemuliaan bangsa ini. Kalau kita terus memperjuangkan kebenaran, kita tidak akan kalah kok. Ever Onward!" tutupnya. []


Berita terkait
0
Kenali Mythomania, Penyakit Suka Halu Sering Berbohong
Memiliki kecenderungan berbohong terus-menerus merupakan tanda dari penyakit gangguan jiwa Mythomania lho.