Jakarta - Epidemiolog Griffith University dr. Dicky Budiman., Msc. PhD menyebutkan, ada potensi 1 juta kasus infeksi yang tak terdeteksi selama PPKM. Menurut dia, ada potensi lolosnya kasus infeksi pada 10 hari terakhir selama PPKM yang akan berdampak pada kasus-kasus yang menjadi banyak.
”Puncak itu ada tiga dalam pandemi, puncak kasus infeksi, puncak beban faskes, dan puncak angka kematian. Covid ini case fatality rate-nya sebenarnya tidak tinggi. Sehingga dia perlu sejumlah kasus infeksi 3 minggu sebelumnya yang berkontribusi pada angka kematian ini yang sifatnya under report, belum menggambarkan kasus sesungguhnya,” papar dr. Dicky dalam sesi diskusi virtual Forum Diskusi Salemba dengan tema “Evaluasi Efektivitas PPKM Darurat dalam Penanganan Pandemi COVID-19”, Sabtu, 7 Agustus 2021.
Menurut dr. Dicky masalah test positivity rate menjadi sangat penting. Ini bagian dari indikator awal yang sangat penting. Tes tersebut bisa membantu untuk melihat laju penyebaran dan risiko paparan.
Sayangnya, selama PPKM, Indonesia belum bisa mencapai target test positivity rate di bawah 10%.
”Ini sangat disayangkan karena kapasitas testing pun tidak terpenuhi sebulan belakangan. Ini tentu akan berpengaruh. Lolosnya kasus angka infeksi yang tidak terdeteksi ini menyebabkan tingkat pertumbuhan eksponensial covid, sehingga sulit untuk diputuskan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian mengatakan, masyarakat memiliki peranan sangat penting pada masa PPKM. Semua negara dengan adanya varian delta mengalami peningkatan kembali kasus Covid-19.
Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian/ (Foto: Tagar/IluniUI)
Menurut Andre, dengan adanya varian delta ini, membuat pemerintah harus mempertimbangkan ulang pendekatan yang dapat dilakukan.
“Bersama masyarakat, kita sebagai akademisi, ikatan alumni juga jadi sangat berperan dalam penanganan COVID-19. Peran TNI-Polri meningkat dalam penanganan COVID-19 dan peran masyarakat juga sangat penting,” ujar Andre.
Ketua Policy Center ILUNI UI M. Jibriel Avessina menambahkan, tes PCR mandiri bisa jadi opsi pemerintah untuk meningkatkan angka testing. Persoalan testing yang belum stabil masih dianggap sebagai salah satu sorotan dalam peningkatan kasus pada masa PPKM darurat.
Puncak itu ada tiga dalam pandemi, puncak kasus infeksi, puncak beban faskes, dan puncak angka kematian. Covid ini case fatality rate-nya sebenarnya tidak tinggi.
“Testing belum stabil, fluktuatif jumlah pengambilan sampel di bawah 400.000 spesimen per hari. Langkah taktis untuk melakukan testing massal perlu dilakukan,” ujar Jibriel
Untuk itu, menurut Jibriel pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menambahkan opsi “self-testing PCR” dengan cara mengirimkan PCR-kit sehingga dapat mengambil spesimen secara mandiri di rumah masing masing untuk kawasan urban. Selain itu, jumlah posko yang meningkat juga perlu diimbangi dengan pelaporan kinerja yang perlu untuk ditingkatkan.
“Inggris sudah menerapkan self testing. Tapi apakah dalam konteks Indonesia ini mungkin atau tidak untuk dilakukan, atau mungkin nanti bisa ada permasalahan hasil tes akurat atau tidak,” katanya.
Lebih lanjut, Jibriel menekankan meskipun BOR secara nasional telah turun, namun angka kematian baru setiap harinya masih cukup tinggi.
“Per 1 Agustus BOR secara nasional telah turun, namun angka kematian harian masih tetap tinggi, kerap diatas 1500-an jiwa per hari. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah,” katanya.
Anggota Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menambahkan, dalam menekan angka penularan pada masa PPKM, aspek pertama yang paling mendasar yaitu memastikan protokol kesehatan dapat berjalan di lapangan.
”Hal ini tidaklah mudah karena perubahan perilaku itu tidak mudah. Kedua, memastikan testing, tracing, isolasi mandiri dan terpusat harus dijalankan dengan baik. Ketiga yaitu vaksinasi, namun vaksinasi tidaklah lebih penting dari protokol kesehatan,” kata Melki.
Dia juga menyebutkan komitmen DPR RI untuk mendorong pemerintah di semua jenjang untuk mengalokasikan energi dengan benar, tepat, dan terukur. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi terutama oleh sebagian pemerintah daerah terutama adalah insentif tenaga kesehatan yang belum dibayarkan.
Selain itu, dia juga menekankan perlunya memastikan apa yang sudah ditetapkan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sampai ke level bawah.
”Mendagri tidak kurang-kurang mendorong agar daerah mengikuti apa yang jadi arahan pusat dan membuat kreativitas sesuai arahan pusat. kami terus benar-benar memastikan, di pusat, provinsi sampai level bawah seirama dengan garis kebijakan pusat,” ujarnya. []
Baca Juga: Sandiaga Prediksi Akan Ada Lonjakan Wisata Usai PPKM
