Ambon - Gubernur Maluku Murad Ismail menyerahkan lima permintaan secara tertulis ke utusan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti saat menggelar pertemuan di ruangan kerjanya, Kamis 5 Agustus 2019.
Pertemuan secara tertutup itu berlangsung dari pukul 11.10 hingga Pukul 14.30 WIT.
Gubernur Murad menyatakan, sekembalinya utusan Menteri Susi ke Jakarta, dia akan langsung menagih realisasi permintaan itu.
"Itu lima poin permintaan tersebut, sudah saya serahkan ke empat utusan Ibu Menteri Susi," jelas Gubernur Murad kepada wartawan usai pertemuan, Kamis 5 Agustus 20019.
Gubernur menyatakan, sangat menyambut baik itikad baik Menteri Susi yang sudah mengutus empat orang. Setidaknya, langkah ini harus diapreasi dengan baik.
Permintaan yang saya serahkan akan ditagih lagi
Ke empat utusan Menteri Susi itu, yakni Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo, Dirjen PSDK Agus Suherman, Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar dan Staf Khusus Satgas 155.
"Setidaknya respons Ibu Susi ini pertanda baik, kita harus apresiasi. Permintaan yang saya serahkan akan ditagih lagi," ujarnya.
Menanggapi Gubernur Murad, Sekjen KKP Nilanto Perbowo mengatakan, lima perminta itu akan diserahkan langsung ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.
"Setelah tiba di Jakarta, kami akan langsung menyerahkan lima permintaan Pak Murad ke Ibu Susi," tandasnya.
Pertemuan tersebut merupakan respons Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti atas pernyataan "perang" Gubernur Maluku Murad Ismail terkait kebijakan moratorium kapal ikan.
Pasalnya, menurut gubernur kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi itu merugikan Maluku sebagai daerah penghasil ikan.
Atas pernyataan mantan Dankor Brimob Polri itu, Menteri Susi mengutus tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk bertemu dengan Gubernur Murad Ismail.
Berikut lima poin permintaan yang diserahkan Gubernur Maluku ke utusan Menteri Susi:
1. Meminta Pemerintah Pusat segera merealisasikan janji-janjinya kepada masyarakat Maluku terkait Maluku sebagai LIN, baik dalam bentuk regulasi maupun program kebijakan;
2. Mendesak DPR RI dan Pemerintah Pusat segera mengesahkan RUU Provinsi Kepulauan menjadi undang-undang;
3. Meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti segera memberi paraf pada draf Perpres LIN, karena hanya sisa dirinya baru draf tersebut bisa ditandatangani Presiden RI. Sebelumnya, Kemenkumham, Menko Kemaritiman, dan Setkab sudah memberikan paraf persetujuan;
4. Mendesak Mendagri untuk segera menyetujui Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sudah diajukan Pemerintah Maluku, termasuk dari daerah lainnya;
5.Mendesak Pemerintah Pusat agar mengeluarkan peraturan pemerintah dengan mencantumkan objek kelautan dalam retribusi daerah.[]
