Jakarta - Kelompok massa mengatasnamakan Komite Rakyat Nasional Anti Korupsi (KORNAS AKSI) melakukan unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 24 Februari 2022.
Dalam aksinya, mereka menggelar aksi "Menolak Lupa Duriangate", sebagian demonstran mengenakan topeng bergambar wajah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Topeng tersebut dikenakan sebagai simbol para demontran untuk mengingatkan kembali kepada penyidik KPK dan Polri untuk segera mengusut kembali skandal “kardus duren”.
“Usut tuntas kasus suap dalam proyek infrastruktur di Papua yang ditangani Kementerian Transmigrasi pada tahun 2011 yang masih menyimpan misteri itu. KPK jangan tebang pilih, periksa kembali Cak Imin,” tegas Koordinator aksi Jamal.
Tak hanya itu, mereka juga menggelar aksi makan durian di depan Gedung Merah Putih KPK. Aksi tersebut digelar diduga untuk menyindir Cak Imin atas kasus "kardus durian" saat menjabat Menaker.
Mereka juga menggelar sebuah spanduk dan meletakkan dua buah durian. Sejurus kemudian, di hadapan para polisi yang berjaga, mereka membuka durian tersebut dan memakannya.
“Ini merupakan bentuk protes kami terhadap Cak Imin yang terkena kasus duriangate. Di mana, ini merupakan simbol dari durian-nya Cak Imin,” ujar Jamal.
Menurutnya, publik tentu bertanya mengapa kasus ini mengambang sekian lama. KPK harus clear sejauhmana penanganan perkara dugaan korupsi dana optimalisasi Ditjen P2KT Kemenakertrans tahun 2011. Hal ini dilakukan karena diduga ada keterlibatan Cak Imin dalam kasus tersebut.
"KPK harus segera panggil Cak Imin, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat apakah kasus tersebut tetap akan dilanjutkan atau ditutup sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 44 UU KPK. Padahal ada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidanganan para terdakwa yang sudah dijerat KPK da dugaan keterlibatan Muhaimin Iskandar," pungkasnya.
Kasus itu sendiri bermula saat KPK menemukan sebuah kardus durian di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat melakukan OTT. Kardus durian tersebut berisi uang sebesar Rp 1,5 milliar.
Belakangan diketahui bahwa kardus tersebut dikirimkan oleh Dharnawati, selaku kuasa dari PT Alam Jaya Papua. Dari kasus ini sendiri, KPK akhirnya menangkap Dharnawati.
Uang tersebut diduga merupakan uang terimakasih dari PT Alam Jaya Papua, kepada Kemenakertrans karena telah meloloskan PT tersebut sebagai pemegang proyek PPIDT (Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi) dengan nilai Rp 73 milliar.
Kalau hari ini muncul tidak lebih dari black campaign saja.
Seperti diketahui, Pada 2018, Cak Imin menegaskan bahwa dirinya merasa aneh karena kasus tersebut telah selesai pada 2012 lalu. Terlebih para saksi juga tidak ada yang menyebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi itu.
“Itu kasus sudah selesai, orang yang mentasnamakan saya sudah dibantah di pengadilan,” ujar Cak Imin di kediaman politikus senior Golkar Akbar Tandjung, kawasan Kebayoran, Jakarta.
Oleh sebab itu apabila kasus 2012 lalu kembali diungkit saat ini, Cak Imin menduga itu hanya untuk menyerangnya lewat kampanye hitam. Hal itu karena dirinya ingin maju di Pilpres 2019 mendatang.
“Kalau hari ini muncul tidak lebih dari black campaign saja,” tegasnya.[]
