Semarang – Lebih dari 320 ribu lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah (Jateng) tidak bisa melanjutkan belajar ke SMA/SMK negeri.
"Karena memang sekolah menengah negeri, terus terang belum bisa menampung lulusan SMP sederajat," ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Sulistyo kepada Tagar, Rabu 10 Juli 2019.
Sulistyo menjelaskan, sekolah menengah negeri di Jateng diketahui mempunyai kapasitas 216.156 kursi. Terdiri dari 115.908 kursi di SMA negeri dan 100.248 kursi di SMK negeri. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat di tahun ini mencapai 540.010 siswa.
Dengan demikian lulusan SMP sederajat yang tak kebagian kursi di sekolah negeri dan memilih melanjutkan studinya ke sekolah swasta mencapai 323.854 siswa.
"Jadi separuh lebih dari kapasitas SMA/SMK negeri akan sekolah di SMA sederajat swasta. Dan sampai sekarang kami belum ada rencana penambahan sekolah menengah negeri," ujar dia.
Sementara itu, hasil akhir Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA negeri di Jateng sudah bisa dicek di website https://jateng.siap-ppdb.com mulai Selasa 9 Juli 2019 pukul 22.30 WIB.
Diketahui ada pendaftar 123.645, sedangkan daya tampung SMA negeri 115.908 kursi. Namun yang terisi sebanyak 111.215 dan menyisakan kursi kosong sebanyak 4.693.
"Kursi kosong ya sudah kita biarkan. Karena memang tidak ada pendaftar. Kebanyakan, sekolah yang kursinya kosong itu berada di daerah pinggiran, semuanya di daerah kabupaten tidak ada yang di kota," ungkap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
446 Pengguna SKD Palsu
Ganjar juga menyampaikan ada 446 pengguna surat keterangan domisili (SKD) yang dicoret selama proses pendaftaran PPDB online karena diduga memalsukan data tempat tinggalnya.
"Karena tidak sesuai fakta tempat tinggal. Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena diketahui saat pendaftaran masih dibuka, mereka diarahkan agar kembali ke jalur yang benar," beber Ganjar.
Dari 446 tersebut, dua di antara pengguna SKP palsu terpaksa dicoret dari daftar siswa yang diterima. Sebab terbongkar jelang pengumuman hasil seleksi, Rabu 10 Juli 2019.
"Sebelum menyertakan SKD saat pendaftaran, orang tua ini telah mengondisikan warga setempat agar memberi kesaksian bahwa si A benar-benar tinggal di daerah yang dimaksud dalam SKD," jelas dia.
Namun, pada Selasa 8 Juli 2019 siang, ada warga yang memberi informasi pada panitia PPDB sekolah bahwa SKD calon peserta didik baru tersebut adalah palsu.
"Orang tuanya telah dipanggil sekolah dan telah membuat surat pernyataan," tukas Ganjar. []
Baca juga:
