Hari Anti Kekerasan, GMKI Dorong Perempuan Indonesia yang Merdeka

Hari Anti Kekerasan Perempuan, GMKI dorong perempuan Indonesia yang merdeka dan mandiri. Hal ini mengemuka dalam Konsultasi Nasional Perempuan GMKI di Tobelo,
PEREMPUAN MERDEKA: Kegiatan Konsultasi Nasional Perempuan GMKI mengangkat tema "Perempuan Merdeka”, berlangsung di Tobelo, Kabupaten Halmahera, Maluku Utara sejak 29 November hingga 2 Desember 2017. Acara ini antara lain dihadiri Ketua Umum Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) Pdt Demianus Ice, Bupati Halmahera Utara Ir Frans Manery, Staf Khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Benny Bernard Naraha, dan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Sahat Martin Philip Sinurat. (Foto: Dok/Ist)

Tobelo, (Tagar 30/11/2017) – Menyambut kampanye hari anti kekerasan terhadap perempuan, GMKI menyelenggarakan Konsultasi Nasional (Konas) Perempuan GMKI di Tobelo, Kabupaten Halmahera, Maluku Utara. Kegiatan ini berlangsung sejak 29 November hingga 2 Desember 2017 dengan tagline "Perempuan Merdeka".

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Sahat Martin Philip Sinurat mengungkapkan, kegiatan Konas Perempuan GMKI tersebut adalah yang pertama sejak beberapa tahun terakhir, dilaksanakan bertepatan dengan kampanye 16 hari anti-kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan dari tanggal 25 November sampai 10 Desember.

“GMKI setiap tahunnya selalu turut terlibat dalam kampanye ini, dan Konas Perempuan menjadi salah satu momentum penting untuk semakin menguatkan kampanye dan advokasi GMKI terhadap isu-isu perempuan di Indonesia," kata Sahat Martin Philip Sinurat dalam sambutannya pada acara pembukaan Konas Perempuan di Tobelo, Halmahera, Maluku Utara, Kamis (30/11).

Sahat menyatakan, sejak dahulu kungkungan patriarki begitu kuat membatasi pergerakan perempuan sebagai ciptaan merdeka. Masyarakat masih membiarkan terjadinya diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan.

“Bahkan negara sering kali membiarkan terjadinya ketidakadilan gender di tengah masyarakat. Melalui Konas Perempuan, kita mengajak semua kader perempuan GMKI se-Tanah Air untuk berkonsultasi tentang apa, bagaimana, dan seperti apa nantinya model atau desain rencana tindak lanjut dari perjuangan perempuan merdeka,” papar Sahat.

Pasca kegiatan ini, kata Sahat, GMKI diharapkan dapat semakin gencar melakukan advokasi dan kampanye anti kekerasan perempuan.

“Selain itu kader-kader perempuan GMKI semakin termotivasi untuk menjadi pemimpin yang berdaya saing baik di kampus, organisasi, dan masyarakat," imbuhnya.

Penggerak Kepemimpinan

Ketua Umum Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) Pdt Demianus Ice dalam sambutannya mengemukakan, gereja dan lembaga agama memiliki peranan penting dalam mendekonstruksi dan mentransformasi pemahaman masyarakat tentang perempuan.

"Forum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap persoalan kekerasan perempuan yang masih banyak terjadi. Di tengah bangsa yang mengalami krisis moral, perempuan GMKI ditantang untuk tampil sebagai pelayan gereja dan masyarakat yang berbela rasa dengan yang lain," ujar Demianus.

Bupati Halmahera Utara Ir Frans Manery mengapresiasi pelaksanaan Konas Perempuan yang diadakan di Tobelo. Menurutnya, agenda nasional ini menjadi momentum bagi perempuan Halmahera Utara untuk dapat berperan sesuai bidangnya masing-masing.

Frans mengatakan, Kabupaten Halmahera Utara mulai berbenah dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan di ruang publik sudah ada diisi oleh perempuan.

“Sayangnya, banyak perempuan Halmahera Utara yang masih membatasi dirinya, padahal dari segi jumlah Halmahera Utara mayoritas dihuni oleh penduduk perempuan. Saya berharap para peserta terkhusus yang berasal dari GMKI Tobelo dapat menjadi penggerak dalam kepemimpinan perempuan di kabupaten ini," ujar Bupati menyampaikan harapannya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diwakilkan oleh Staf Khusus Menteri Benny Bernard Naraha menyampaikan, kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan manusia masih marak terjadi di berbagai daerah.

Ia mengakui, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

"Presiden Jokowi menginstruksikan kementerian ini untuk bekerjasama dengan berbagai yayasan, LSM, dan lembaga advokasi lainnya. Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan GMKI ini, yang menunjukkan bahwa para pemudi turut prihatin dan terlibat dalam mengurangi dan meniadakan kekerasan terhadap perempuan Indonesia. Kami dari kementerian PP dan PA siap untuk bekerjasama dalam advokasi dan pemberdayaan perempuan di daerah-daerah," papar Benny.

Sebelum membuka acara ini secara resmi, Staf Khusus Menteri berpesan agar para peserta dapat membangun komunitas di daerah masing-masing sehingga ketika terjadi persoalan perempuan, dengan cepat dapat diadvokasi oleh jaringan komunitas tersebut.

Pembukaan Konas Perempuan GMKI dilakukan Staf Khusus Menteri didampingi Bupati Halmahera Utara, Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu, Ketua Umum Sinode GMIH, Ketua Panitia Debora Tongo Tongo, dan Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI.

Kegiatan ini dihadiri kurang lebih seratus orang peserta perempuan dari puluhan cabang GMKI se-Indonesia, perwakilan OKP, utusan gereja, dan tamu undangan lainnya. (yps)

Berita terkait