Jakarta, (Tagar 16/8/2018) - Bara JP mengingatkan Ketua MPR Zulkifli Hasan agar berbicara fair. Hal ini berkaitan pidato Zulkifli Hasan pada sidang tahunan MPR, Kamis (16/8).
Viktor S Sirait, Pengurus DPP Bara JP menyampaikan enam catatan terkait pidato Zulkifli Hasan tersebut:
1. Kami menilai Zulkifli Hasan tidak menempatkan dirinya secara netral dalam posisi Ketua MPR. Zulkifli Hasan berpidato dalam acara tersebut adalah dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR, bukan sebagai Ketua Partai PAN, apalagi sebagai pihak oposisi.
2. Seharusnya Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR berbicara secara fair dalam arti menunjukkan juga prestasi-prestasi yang diraih pemerintah selama ini dan tidak hanya menunjukkan kelemahan-kelemahan pemerintah.
3. Dalam pidatonya, Zulkifli Hasan terkesan menggunakan panggung Sidang Tahunan MPR sebagai alat untuk mendiskreditkan Pemerintahan Jokowi dan menggunakan isu politik dalam posisinya sekarang sebagai ketua partai yang berseberangan dengan koalisi Jokowi dalam Pilpres 2019.
Pengurus DPP Bara JP Viktor S Sirait. (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)
4. Dalam pidatonya, Zulkifli Hasan cenderung mengkritik Pemerintahan Jokowi tanpa dasar data yang valid. Contohnya, dalam pidatonya, Zulkifli Hasan mengatakan penurunan gini ratio karena pendapatan masyarakat kelas atas turun ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Apa dasar dan data Zulkifli Hasan melontarkan hal tersebut?
5. Kami mengapresiasi setiap orang, termasuk Ketua MPR, yang melontarkan kritik dan memberi masukan kepada pemerintah, namun sebaiknya kritik harus disertai data yang akurat dan valid. Dan sebaiknya tidak menggunakan panggung kenegaraan, seperti sidang tahunan MPR, apalagi karena posisinya yang berseberangan dengan pemerintah.
6. Jika ingin mengkritik dan mengambil simpati pemilih dalam Pilpres 2019, sebaiknya Zulkifli Hasan menggunakan panggung kampanye yang resmi yang ditetapkan dalam undang-undang, bukan panggung kenegaraan.
Baca juga: Nasdem Minta Zulkifli Hasan Introspeksi Diri
Tegaskan Posisi Oposisi
Pada hari yang sama, Ketua Umum DPP PPP M Romahurmuziy menilai kritik yang disampaikan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan terkait dengan kondisi ekonomi saat ini menegaskan posisi PAN sebagai partai oposisi pemerintah.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy. (Foto: Tagar/Rizkia Sasi)
"Ya, karena memang itu posisinya sebagai oposisi. Apa yang disampaikan Zulkifli sebagai Ketua MPR RI yang bercita rasa oposan," kata Rommahurmuziy atau Rommy di kompleks parlemen, Jakarta mengutip Antara.
Rommy menilai wajar jika isi pidato Zulkifli bernada kritik kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla karena posisi PAN saat ini sebagai opisisi.
Menurut dia, Zulkifli mengkritik pemerintah sebagai konsekuensi otomatis karena posisi partai tersebut sudah mengambil oposan dan baru beberapa hari yang lalu kadernya memutuskan dari Kabinet Kerja.
"Silakan publik yang menilai karena masing-masing pihak pemerintah dan oposisi memiliki jurusnya. Jadi, apakah itu etis atau tidak, kembali ke publik karena etika yang menegakkan publik sendiri," katanya.
Rommy menyebutkan mahalnya harga bahan pokok merupakan konsekuensi dari faktor inflasi. Namun, dirinya mengklaim tingkat inflasi masih dalam kendali asumsi APBN 2018.
Oleh karena itu, menurut dia, kalau kemudian ada kenaikan harga ketika saat-saat tertentu apakah terkompensasi 1 tahun atau tidak, harus melihat parameter ekonomi itu jangka panjang, bukan sesaat.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan membacakan pidato dalam Sidang Tahunan MPR. Dalam pidatonya, dia menyampaikan aspirasi "emak-emak" kepada Presiden RI Joko Widodo.
Zulkifli mengatakan bahwa "emak-emak" di Indonesia menginginkan agar harga kebutuhan pokok lebih terjangkau agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi.
"Bapak Presiden Jokowi, ini titipan emak-emak, titipan rakyat Indonesia agar harga-harga terjangkau agar kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi," kata Zulkifli. []
