Wilayah Bandung Raya Direncanakan Berlakukan PSBB

Pemprov Jabar berencana akan memberlakukan PSBB untuk Bandung Raya dengan dasar jumlah kasus Covid-19 di Bandung termasuk tinggi
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani (kanan), di Gedung Pakuan, Bandung, belum lama ini. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung - Setelah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi (Bodebek) secara resmi mengajukan pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kepada Kementerian Kesehatan, kini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berencana akan memberlakukan PSBB untuk wilayah Bandung Raya.

“Pemda Provinsi Jabar bersama sejumlah perguruan tinggi sedang melakukan kajian epidemiologi secara komprehensif terkait wacana penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Bandung Raya,” tutur Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani, di Bandung, Kamis 9 April 2020.

1. Hasil RDT Kurang Akurat

Rencana memberlakukan PSBB ini lanjut Berli menjelaskan, karena dalam kajian epidemiologi terjadinya kasus Covid-19 paling menonjol di Kota Bandung sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Pusat dari aktivitas ekonomi, sosial, bahkan pemerintah ada di Jawa Barat. Namun demikian, rencana PSBB untuk Bandung Raya ini masih harus dikaji secara komprehensif.

“Kemungkinan kalau pun terjadi PSBB adalah Kota Bandung, kemungkinan kalau sampai Bandung Raya, mungkin kajian-kajian komprehensif saat ini juga sedang dilakukan oleh universitas-universitas yang ada di Provinsi Jawa Barat ini,” kata Berli.

Berli menambahkan, dalam waktu dekat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan melakukan tes melalui pemeriksaan dengan teknik reaksi rantai reaksi rantai polimerase polymerase chain reaction atau PCR untuk warga terindikasi positif Covid-19 berdasarkan rapid diagnostic test (RDT).

“Sekali lagi rapid diagnostic test (RDT) (secara masif) cara (kami) untuk melakukan screening belum memastikan bahwa yang bersangkutan itu benar-benar positif. Karena harus ditindaklanjuti dulu dengan melakukan pemeriksaan PCR atau swab,” tambah Berli.

2. Jumlah ODP dan PDP di Jawa Barat

Jadi, saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum memiliki gambaran ada klaster baru atau tidak atau dengan kata lain sampai saat ini belum ada tanda-tanda, kasus-kasus, atau klaster-klaster baru yang ada di Provinsi Jabar.

Sementara itu untuk update penanganan Covid-19 di Jawa Barat sampai hari Kamis 9 April 2020. Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang selesai dipantau dan diawasi di Jawa Barat (Jabar) terus bertambah yakni, 9.362 untuk ODP dan 790 PDP dinyatakan negatif Civud-19. “Per hari ini sudah ada 366 yang positif. Sedangkan yang meninggal dunia itu ada 35 secara kumulatif, yang sembuh masih tetap di angka 17 orang,” kata Berli.

Total PDP saat ini ada 2.091 atau meningkat 9,5%. Kemudian, PDP yang selesai diawasi atau dirawat itu sebanyak 790 (dari 634) atau meningkat 19%, dan yang masih dalam pengawasan 1.301.

"ODP total sampai hari ini 26.943. Selesai pemantauan 9.362 (dari 8.204) atau meningkat 10,5 persen dari hari kemarin. Ini juga kabar baik. Kemudian, 17.581 masih dalam pemantauan,”tegas Berli. [] 

Berita terkait
PSBB Diberlakukan Sektor Ini Masih Bebas Beroperasi
Warga yang wilayahnya akan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jangan khawatir karena ada beberapa sektor yang tetap seperti biasa