Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melarang warga Jawa Barat untuk mudik atau piknik terutama jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, menuturkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan maklumat untuk tidak mudik dan tidak piknik kepada seluruh warga Jawa Barat. Maklumat ini dikeluarkan melalui Surat Edaran No. 360/49/Dishub ditujukan kepada para Bupati dan Walikota di Jawa Barat.
"Maklumat ini dikeluarkan dengan tujuan agar penyebaran virus Covudi di Jawa Barat tidak semakin meluas, yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis di masyarakat serta berpotensi mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat" tutur dia, Bandung, Senin, 30 Maret 2020.
Melalui maklumat ini jelas Setiawan, para bupati dan wali kota di Jawa Barat, diminta untuk menyampaikan edaran tersebut secara massif kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk sampai ke tingkat terkecil yakni RT dan RW. *Para ketua RT/RW setempat diminta melakukan pendataan terhadap pendatang yang melaksanakan mudik ke wilayahnya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP)," jelas dia.
Jika masih ada warga masyarakat yang tetap melaksanakan aktivitas mudik, menurut Setiawan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta para bupati dan wali kota menginstruksikan jajaran dibawahnya untuk segera melakukan pendataan untuk keperluan pengawasan (surveillance), penelusuran (tracking), pelacakan (tracing), dan pembatasan gerak (fencing) di kemudian hari.
"Orang yang memaksa untuk mudik, ini langsung ditetapkan sebagai ODP daan wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari," terang Setiawan.
Tindakan Tegas Akan Diberlakukan
Bupati dan Wali Kota juga dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, dan jajaran wilayah di bawahnya untuk melakukan tindakan hukum jika warga yang berstatus ODP tersebut tidak melakukan karantina mandiri.
Pemprov Jawa Barat juga meminta agar para Bupati dan Wali Kota meniadakan kegiatan piknik yang umumnya berlangsung bersamaan dengan datangnya bulan suci ramadhan dan pada saat Idul Fitri.
"Para bupati dan wali kota dapat menutup tempat wisata umum yang sering didatangi warga untuk sementara waktu, dan mengantisipasi kegiatan mudik menjelang bulan suci ramadhan, seperti munggahan atau piknik keluarga saat idul fitri karena berpotensi menghadirkan kerumunan, ini sebaiknya dicegah dan diberikan penjelasan kepada warga mengapa tidak boleh dilakukan," tegas dia.
Koordinasi dan kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, ulama hingga RW/RT harus semakin ditingkatkan untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaannya.
Selain itu, perangkat daerah dan pelaksana urusan teknis bidang kebencanaan, kesehatan, dan perhubungan di kabupaten/kota secepatnya berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional terkait penanganan penyebaran virus korona di wilayahnya masing-masing.
"Untuk yang terdekat ini, siapkan protokol pencegahan secara maksimal dis simpul-simpul transportasi dan jalur perjalanan antar kabupaten/kota," pungkasnya. []
