Di Wamena KPK Pertontonkan Wajah Para Koruptor

Puluhan wajah aparat pemerintah yang terlibat korupsi dipertontonkan KPK kepada ratusan pejabat di Provinsi Papua agar mereka tidak terjerat kasus yang sama.
Pegiat antikorupsi membawa poster saat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (16/8). Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Ant/Ari Bowo Sucipto)

Wamena, (Tagar 21/8/2017) – Puluhan wajah aparat pemerintah yang terlibat kasus korupsi di Tanah Air dipertontonkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada ratusan pejabat di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua agar mereka tidak terjerat kasus yang sama.

"Nah tadi (menampilkan wajah koruptor) sebagai pengingat bahwa sebelumnya itu sudah banyak kasus-kasus korupsi terjadi. Bahkan sampai hari ini banyak pelaku korupsi yang sudah dihukum dan tampil di media," kata Koordinator KPK untuk wilayah Provinsi Papua Marli Tua Manurung di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Senin (21/8).

Marli Tua Manurung memastikan, pertunjukan foto-foto koruptor melalui infokus yang dipasang di ruang 'sosialisasi antikorupsi' itu dapat mengingatkan pejabat tentang kejamnya tindakan korupsi.

"Jadi foto-foto tadi mengingatkan setiap yang hadir pada sosialisasi ini bahwa mereka punya potensi yang sama, terhadap orang-orang yang ditampilkan tadi. Foto-foto tadi sebagai media untuk melawan lupa," ujarnya.

Menurut dia, sosialisasi yang melibatkan pejabat pemerintah dan anggota DPRD Jayawijaya itu sangat penting. "Semua yang tadi di dalam ruangan sini punya potensi yang sama terjerat dalam kasus korupsi. Hanya nilainya yang berbeda. Kepala daerah nanti akan berbeda dengan kepala seksi karena kewenangannya berbeda," ucapnya.

Khusus di Kabupaten Jayawijaya, menurut dia, KPK akan mendorong agar tahun 2018 sudah menerapkan 'e-planning dan e-budgeting' dalam tata kelola pemerintahan di sana.

"Secara umum bukan saja di Jayawijaya, semua harus bekerja keras untuk membenahi tata kelolanya. Sekarang inikan masih banyak proses manual sehingga banyak potensi 'human error', interfensi dan juga penyimpangan dan dengan pembenahan tata kelola melalui 'e-planning dan e-budgeting', itu teknologi akan memaksa semua aparat mengikuti aturan. Dan khusus Jayawijaya akan kami dorong pada tahun depan sudah harus digunakan," jelasnya. (yps/ant)

Berita terkait
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.