Kupang - Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) John Wempi Wetipo mengatakan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing, namun juga pemerataan hasil-hasil pembangunan di luar Pulau Jawa.
Permasalahan air memang menjadi perhatian di NTT.
Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kementerian PUPR dalam periode 2015-2019 telah membangun sejumlah infrastruktur berskala besar seperti bendungan dan jalan, juga infrastruktur kerakyatan yang langsung dirasakan manfaatnya seperti jembatan gantung, penataan kawasan, dan bantuan perumahan.
Pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan terus ditingkatkan, baik yang sudah dalam proses pengerjaan dan yang akan baru dibangun.
"Saya mengajak para pimpinan daerah yakni Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk terus mendukung pembangunan khususnya dalam hal pembebasan lahan," kata Wamen Wempi saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Nusa Cendana, Kupang, Jumat, 22 November 2019.
Mengutip Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Wamen Wempi menyampaikan sejumlah capaian pembangunan infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR, salah satunya pembangunan tujuh bendungan di NTT yakni Raknamo dan Rotiklot yang sudah rampung dan akan menyusul Napun Gete, Temef, Mbay, Manikin dan Welekis.
Ketujuh bendungan itu diproyeksikan akan menampung 188 juta m3 volume air yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi, sumber air baku, pembangkit listrik dan pariwisata.
Selain bendungan, Kementerian PUPR juga membangun embung di NTT. Dalam kurun waktu 2015-2018 telah dibangun embung di 288 lokasi dengan biaya Rp 665,2 miliar. Hal ini merupakan kerja nyata untuk mewujudkan pembangunan dari pinggiran serta mendukung ketahanan air dan pangan.
"Permasalahan air memang menjadi perhatian di NTT, untuk itu saya sampaikan jika memang ada kebutuhan terkait pemenuhan air baku termasuk untuk lingkungan kampus, silahkan disampaikan jika membutuhkan dukungan Kementerian PUPR," ujar Wamen Wempi.
Pembangunan kawasan perbatasan dikatakan Wamen Wempi juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam 5 tahun terakhir. Pembangunan jalan perbatasan RI-Timor Leste di NTT sepanjang 176,2 km telah tersambung.
Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR juga membangun dua jembatan gantung di NTT, yakni Jembatan Gantung Welamosa di Kab. Ende Timur (90 meter) dan Jembatan Gantung Kali Nyonya Kota Kupang (72 meter).
Selain konektivitas di perbatasan, Kementerian PUPR pada 2015-2019 juga telah menyelesaikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dimana 3 diantaranya berada di NTT yakni Wini, Motaain dan Motamasin. Untuk selanjutnya juga direncanakan akan dibangun beberapa PLBN di Provinsi NTT seperti Napan di Kabupaten Timur Tengah Utara.
Untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, pada tahun 2019 Kementerian PUPR menganggarkan Rp 77,2 miliar yang digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan sebesar Rp 66,1 miliar, permukiman Rp 9,3 miliar serta perumahan sebesar Rp 1,75 miliar.
Kemudian pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 979,3 miliar yang mencakup pembangunan bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 67,7 miliar, jalan dan jembatan sebesar Rp 418,7 miliar, permukiman Rp 360,4 miliar serta perumahan sebesar Rp 131,3 miliar.
Kementerian PUPR juga membangun infrastruktur permukiman yakni Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wee Dabbo Kabupaten Sumba Barat seluas 4.975 hektare pada tahun 2018 dengan anggaran Rp 13,52 miliar.
Selain itu, pada 2017 telah dilakukan penataan kawasan kota hijau Desa Tulamame Kabupaten Belu dengan anggaran Rp 4,41 miliar dan penataan kawasan pengembangan destinasi wisata kawasan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan anggaran Rp 1,71 miliar.
Di bidang perumahan, Kementerian PUPR telah membangun dua Rumah Susun (rusun) di Provinsi NTT yakni satu Rusun TNI di Kota Kupang dan Rusun Mahasiswa Universitas Tribuana Kalabahi Kabupaten Alor.
Pada tahun 2016 juga telah dibangun Rumah Khusus (Rusus) Perbatasan di Kabupaten Belu sebanyak 135 unit dengan anggaran Rp 47,1 miliar.
Untuk membantu peningkatan kualitas rumah masyarakat di NTT, Kementerian PUPR pada 2015-2018 telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp 213,7 miliar untuk 14.415 unit rumah.
Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Fredrik L Benu berharap dengan kuliah umum yang menghadirkan Wamen PUPR sebagai pembicara dapat membuka pemahaman mahasiswa betapa besar perhatian Pemerintah saat ini dalam pembangunan di wilayah Indonesia Timur.
"Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terimakasih dan usulan tertulis untuk mendapatkan dukungan pembangunan dari Kementerian PUPR untuk Rusun Mahasiswa, Sistem Penyediaan Air Minum Kampus, dan pembangunan auditorium," ujar Fredrik. []
