Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS) mengesahkan undang-undang (UU) larangan impor produk dari wilayah Xinjiang, China, dengan pengecualian importir bisa membuktikan produk yang dihasilkan bukan hasil dari kerja paksa.
Parlemen Amerika Serikat pada Rabu, 8 Desember 2021, dengan hasil suara dominan 428-1, secara sah melarang produk impor dari Xinjiang China, karena terindikasi menjalankan kerja paksa, ditambah adanya tindakan genosida terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur.
"Undang-udang Pencegahan Kerja Paksa Uighur" akan melarang impor apapun dari Xinjiang China. Pemerintah AS akan selektif memilih produk untuk dipasarkan, setelah lolos pembuktian tidak ada unsur kerja paksa.
RUU itu sekarang harus melewati Senat dan menunggu ditandatangani Presiden AS Joe Biden agar bisa diberlakukan.
China menyangkal melakukan pelanggaran terhadap pekerja dan bersikeras bahwa orang-orang Uighur telah dipindahkan ke kamp-kamp pendidikan ulang. Namun, AS, negara-negara lain, dan kelompok-kelompok hak asasi membantah karakterisasi China terhadap perlakuannya terhadap Uighur.
Warga etnis minoritas Uighur menjalani pelatihan kerja di kamp "reedukasi" di Hotan, Xinjiang (Foto: Dok/voaindonesia.com/AP)
1. Apa isi dalam RUU itu?
RUU larangan impor produk China dari Xinjiang menciptakan "praduga yang dapat dibantah” bahwa semua barang yang diproduksi di Xinjiang dihasilkan dengan kerja paksa.
Untuk itu, agar produk yang dihasilkan dapat masuk ke AS, importir harus melampirkan "bukti yang jelas dan meyakinkan” bahwa produknya tidak ada unsur kerja paksa selama produksi.
Di samping itu, dalam RUU itu juga menyebut pemberian sanksi yang akan dikenakan ke pihak-pihak yang secara sengaja membantu memfasilitasi penggunaan kerja paksa dari kelompok Uighur.
Produk yang dibuat di Xinjiang sepenuhnya terintegrasi dalam rantai pasokan global dan perusahaan besar seperti Coca Cola dan Nike tidak berhasil melobi untuk mencegah pengesahan RUU tersebut.
DPR AS mengutuk "genosida yang sedang berlangsung dan kejahatan kemanusiaan” yang terjadi di Xinjiang terhadap kelompok Uighur.
Peta Xinjiang di China (Foto: dw.com/id)2. Apa konteks yang lebih besar dalam keprihatinan AS?
Pada awal tahun ini, Biden telah mengeluarkan peringatan terhadap bisnis apapun di wilayah Xinjiang, atas resiko pelanggaran undang-undang AS tentang kerja paksa.
RUU dan persetujuan bipartisan hampir bulat dikeluarkan beberapa hari setelah AS mengumumkan boikot diplomatik Olimpiade Beijing pada musim dingin 2022 ini terkait masalah hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang [rw/ha (Reuters)]/dw.com/id. []
China Kendalikan Populasi Etnis Minoritas Uighur di Xinjiang
Rekaman Kamp Uighur di Xinjiang Tayang di YouTube
40 Negara Desak China Buka Akses Bagi Kepala HAM PBB ke Xinjiang
Amerika Perkeras Peringatan Soal Risiko Bisnis di Xinjiang
