Jakarta - Usulan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mendamaikan konflik Papua dilontarkan pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Ridlwan Habib.
"Anggotanya 90 persen harus warga Papua asli, mereka yang tahu pasti masalah internalnya di Papua, sisanya bisa diisi para petugas maupun pejabat Jakarta yang sehari hari bertanggung jawab soal Papua," kata Ridlwan menanggapi situasi Papua, di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat, 30 Agustus 2019.
Anggotanya 90 persen harus warga Papua asli
Dia menilai, ada semacam operasi propaganda opini di media sosial yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung Papua merdeka.
"Foto dan video dari dalam Papua disebarkan oleh influencer OPM (organisasi papua merdeka) di luar negeri menggunakan jaringan VSAT satelit, informasi tandingan dari warga asli Papua terhambat karena paket data internet diblokir," katanya.
Ridlwan berharap Presiden Jokowi segera menunjuk satu pejabat yang berwenang mengendalikan situasi Papua.
"Harus satu pintu dan satu komando, misalnya Presiden bisa menunjuk Kepala BIN atau siapa pun yang punya kemampuan meredam eskalasi konflik di Papua. Satu orang, satu pintu," kata Ridlwan.
Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI Purn Hinsa Siburian mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua agar tidak terpengaruh dengan berita atau isu yang tidak jelas kebenarannya (hoaks).
"Karena di era sekarang ini kan, masalah media ini, informasi ini, kalau kita tidak cerna dengan baik itu bisa menimbulkan hal yang tidak baik. Jadi, begitu kita mendengar berita seyogyanya, kita berharap, kita cerna," kata Hinsa usai bertemu dengan Menko Polhukam Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat.
Dia meyakini masyarakat di Papua adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian. []
