Bandung, (Tagar 3/4/2018) - Polri menggandeng Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI bentuk zona integritas yang dituangkan dalam MoU.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, MoU atau nota kesepahaman yang dilakukan di Mapolda Jabar, Selasa (3/4) antara Polri dengan Menpan RB RI dalam rangka membentuk zona integritas atau mewujudkan wilayah kerja kepolisian yang bebas korupsi, bersih birokrasi dan mampu mengedepankan budaya melayani.
“MoU ini sebagai upaya Polri untuk mereformasi birokrasi terutamanya menekan masalah korupsi sekaligus memperbaiki layanan publik Polri yang masih kurang baik,” tuturnya saat ditemui usai acara Penandatanganan Keputusan Bersama tentang Tata Cara Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh Kapolri dan Menpan RB di Aula Muryono Polda Jabar, Bandung, Selasa (3/4).
Zona integritas ini, jelas Tito, sejalan dengan program Presiden Joko Widodo dalam Nawacita, salah satunya perbaikan layanan publik dan reformasi birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. “Dan kebetulan baik Menpan RB dan Polri sama-sama punya konsep ini (zona integritas), Konsep ini secara substansi sama betul untuk menekan budaya korupsi dan upaya mengembangkan mentalitas melayani publik,” jelasnya.
Untuk mekanisme zona integritas ini, terang Tito lagi, rencananya akan dilakukan secara bertahap mengingat organisasi Polri ada 430.000 lebih anggota tersebar dari Polda, Polres, Polsek dan tingkat di bawahnya. “Oleh karena itu, kita tidak bisa melakukannya sekaligus, tetapi harus membuat zona dan dimulai perbaikan ini di setiap Polda, Polres, Polsek dan lainnya,” terangnya. (fit)
