Jakarta, (Tagar 28/3/2018) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi mencabut seluruh Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) usaha PT Grand Ancol Hotel atau sering disebut Alexis, dan mengancam akan menindak keras jika tidak melakukan penutupan mulai hari ini Rabu (28/3).
Mencermati tindakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penutupan Alexis merupakan pengalihan isu dari temuan Ombudsman dalam menata kawasan Tanah Abang.
"Saya duga itu sebagai bentuk pengalihan isu kasus Tanah Abang, setelah ditemukan adanya praktik maladministrasi oleh Ombudsman dalam penataan Tanah Abang. Indikasi itu terlihat dari tertundanya penutupan Alexis sampai lima hari sejak ditandatangani surat pencabutan TDUP Hotel Alexis," ujar Trubus kepada Tagar, Rabu (28/3).
Selain itu, Trubus menganggap keputusan Anies yang tidak setuju mengerahkan 325 personel gabungan untuk penertiban Alexis hanya sebagai sindiran untuk Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menutup Kalijodo.
"Pernyataan itu tentu dimaksudkan untuk menyindir Gubernur Ahok saat menutup Kalijodo," tuturnya.
Menurut Trubus, penutupan Alexis tanpa dilakukan investigasi secara mendalam oleh Pemprov DKI. "Pihak Alexis juga tidak diberi kesempatan untuk membela diri, meski hal itu diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55 Pergub 18/2018, di mana penutupan bisa dilakukan secara langsung tanpa melalui proses teguran," terang Trubus.
Lebih lanjut Trubus menyebutkan, hingga kini publik belum memperoleh kepastian dugaan adanya praktik prostitusi dan perdagangan orang sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak Pemprov DKI.
"Kecuali sekadar laporan media massa yang masih diragukan akurasinya. Untuk itu penutupan itu tentu kurang bijak. Karena dampak dari penutupan ini tentu efek dominonya sangat luas, diduga akan banyak pengusaha hiburan malam akan hengkang dari metropolitan," jelasnya. (ard)
