Medan, (Tagar 9/9/2017) - Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di Sumatera Utara agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan karena radar penegakan hukum sedang memantau praktik dugaan korupsi di daerah.
Apalagi Provinsi Sumatera Utara masuk dalam lima besar rawan dengan praktik yang merugikan keuangan negara, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Radar penegak hukum sedang fokus ke daerah," kata Trimedya Panjaitan ketika membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDI Perjuangan Sumut di Medan, Sabtu (9/9).
Menurut dia, kepala daerah dan pemangku kepentingan di bidang pelayanan publik di Sumatera Utara diingatkan untuk tidak merasa tenang-tenang saja atas kebijakan yang dibuat.
Rakerda tersebut digelar untuk memperkuat konsolidasi dalam menghadapi Pilkada dan Pemilu 2019, sekaligus mempersiapkan calon yang akan didukung dalam Pilkada 2018.
Untuk mendapatkan calon kepala daerah yang bersih dalam proses hukum, PDI Perjuangan terlebih dulu melakukan seleksi dan pengecekan mengenai track record atau rekam jejak yang bersangkutan.
Untuk calon gubernur yang akan didukung, pihaknya terlebih dulu melakukan pengecekan ke kejati dan polda setempat.
"Kalau calon bupati dan wali kota, kita cek ke polres dan kejari," kata politisi yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut.
Kemudian, calon yang didukung PDI Perjuangan juga diingatkan untuk berhati-hati dalam memilih wakil dalam mengikuti pilkada.
Hal itu diperlukan untuk menimbulkan kenyamanan dalam memimpin nantinya dan tidak mendapatkan gangguan dari wakilnya dalam berbagai bentuk.
"Harus hati-hati agar tidak mendapatkan sosok yang justru akan mengganggu. Nanti kerjaannya 'mencubit' saja," ujar Trimedya. (Fet/Ant)
