Padang - Tim sukses bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar) dari jalur perseorangan Fakhrizal-Genius Umar, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Selasa, 7 Juli 2020. Mereka mempertanyakan persoalan yang dianggap mengurangi jumlah syarat dukungan.
Petugas tidak mendatangi kembali masyarakat yang mendukung itu di waktu lainnya.
Narahubung Tim Bapaslon Fakhrizal-Genius, Haris mengatakan, ada sejumlah poin kejanggalan yang ditemukan relawannya di lapangan. Di antaranya, petugas PPS dan PPK hanya satu kali saja mendatangi masyarakat yang mendukung Fakhrizal-Genius. Hal itu juga dilakukan ketika jam kerja.
"Tentu banyak masyarakat yang memberikan dukungan tidak bisa ditemui dan diverifikasi petugas. Petugas tidak mendatangi kembali masyarakat yang mendukung itu di waktu lainnya," katanya kepada wartawan di KPU Sumbar.
KPU RI mengeluarkan formulir BA 5-KWK yaitu surat pernyataan tidak mendukung. Sedangkan KPU di daerah juga mengeluarkan BA 5.1-KWK untuk surat pernyataan mendukung. Hal tersebut dinilai membuat masyarakat bingung karena terlalu banyaknya formulir yang diberikan penyelenggara.
Selain itu, kata Haris, aturan pendokumentasian juga membuat pendukung tidak nyaman. Sebab, pendokumentasian tersebut bisa saja bocor ke masyarakat umum dan si pendukung mendapatkan stigma sosial politik di tengah masyarakat.
"Tiga hal ini yang krusial dan membuat kami mendatangi KPU Sumbar. Soalnya ketiga hal ini mengancam akan mengurangi jumlah dukungan Fakhrizal-Genius Umar. Sedangkan batas waktu verifikasi faktual tinggal beberapa hari lagi," katanya.
Hingga saat ini, kata Haris, KPU telah melakukan verifikasi faktual lebih dari 200 ribuan dukungan untuk Fakhrizal-Genius Umar. Angka ini dpastikan sudah mencapai 66,6 persen lebih. Sedangkan dari data relawan, paling tinggi baru 57 persen yang terverifikasi faktual.
Pihaknya khawatir, KPU melakukan verifikasi faktual tidak memperhatikan dan berkoordinasi langsung dengan relawan Fakhrizal-Genius di daerah.
"Data yang masuk di relawan yang paling tinggi itu adalah Kabupaten Agam, 57 persen yang sudah diverifikasi KPU. Sedangkan dari daerah lain belum sampai satu pun 50 persen," tuturnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Sumbar Bidang Teknis Penyelenggaraan, Izwaryani mengakui, memang banyak persoalan yang terjadi saat petugas PPS dan PPK melakukan verifikasi faktual di lapangan. Kondisi itu muncul di luar dugaan dan teknis yang diberikan kepada petugas dalam bimbingan teknis.
Seperti persoalan alamat pendukung yang ternyata harus berubah akibat pemekaran nagari. Kejadian seperti ini paling banyak ditemui di Kabupaten Padang Pariaman.
"Banyak sekali permasalahan. Seperti pemekaran nagari. Jadi masyarakat masih banyak beralamat di nagari yang lama. Sehingga petugas PPS tidak bisa menjangkau ke nagari lain. Karena tupoksi mereka berada di wilayah kerja masing-masing. Terbanyak kami temui ini di Padang Pariaman," tuturnya.
Untuk persoalan ini maupun masyarakat yang tidak berhasil ditemui petugas di lapangan, KPU meminta agar tim Fakhrizal-Genius bisa memfasilitasi PPS bertemu pendukung itu. Atau mendatangkannya ke kantor PPS setempat.
"Jadi kami juga minta kerja sama tim. Kita tidak mendatangi berulangkali karena masih banyak yang belum diverifikasi," katanya.
Terkait persoalan formulir BA 5.1-KWK dan pendokumentasian, Izwaryani mengatakan, jadwal verifikasi faktual tinggal beberapa hari lagi. Dengan begitu, tidak ada gunanya ika dua aturan ini ditangguhkan. []
