Jakarta, (Tagar 20/3/2019) - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, mengaku tak mempercayai metodologi yang diterapkan oleh sejumlah lembaga survei di Indonesia.
Fadli beralasan, hasil lembaga survei lain berbeda dengan perolehan survei internal BPN. "Kalau menurut dalam survei kami sih, selisihnya malah kami sudah melampaui ya, walaupun masih tipis ya," beber Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/3).
Faktor kenaikan elektabilitas Prabowo-Sandiaga, kata Fadli, disebabkan pasangan calon nomor urut 02 telah memenangkan hati dan pikiran masyarakat. Selama ini, menurutnya, petahana, belum mampu menepati janji yang diberikan kepada masyarakat.
"Saya kira winning heart and minds, Prabowo-Sandi itu memenangkan hati dan pikiran masyarakat, karena petahana menjanjikan banyak hal tetapi tidak deliver tidak bisa sesuai degan apa yang diucapkan atau dengan apa yang dijanjikan," ungkapnya.
Fadli kemudian mencatat Jokowi belum bisa menunaikan dan merealisasikan janjinya kepada masyarakat yang dianggapnya makin susah. Menurut catatannya, ada ratusan janji yang belum dipenuhi Jokowi selama memimpin pemerintahan.
"Saya mencatat itu bisa sampai seratus janjinya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Dengan janji yang diakuinya tidak ditepati Jokowi, Fadli yakin masyarakat ingin mencari nakhoda baru untuk memimpin Indonesia.
"Dan ini yang menurut saya membuat masyarakat tentu harus mencari nahkoda baru. Kecuali kalau ekonomi kita berhasil dengan baik , pertumbuhan kita baik lapangan pekerjaan mudah, tapi kenyataannya kan tidak demikian," jelas dia.
Maka dari itu, Fadli optimis hasil survei internal tak membohongi, bahwa Prabowo-Sandi memang memimpin elektabilitas jelang Pilpres 2019. "Kami sangat optimis bahwa Prabowo-Sandi sekarang leading dan menurut survei internal kami sudah melampaui petahana sekarang ini," tegasnya.
Sementara itu, alasan lain dirinya tak percaya dengan hasil survei lain karena sejumlah lembaga dinilainya tidak independen. "Tentu metodologi-metofologi survei ini apalagi yang tidak mendeclare, kalau Kompas saya kira independen tapi yang lain itu tidak mendeclare itu bisa membuat satu perkiraan yang salah," terangnya.
Apalagi, lanjut Fadli, hasil lembaga survei sempat melenceng seperti yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta, Pilkada Jabar, dan Pilkada Jateng. Jadi, sebelum waktu pemilihan, masih mungkin ada informasi yang masuk kepada masyarakat sangat cepat dan informasi yang asimetrik, yang menyebabkan perubahan.
"Sehingga nanti bisa membuat orang terkaget-kaget terhadap hasil pada 17 April mendatang," tandasnya.
Baca juga: Empat Faktor Ini yang Membuat Elektabilitas Jokowi Selalu di Atas Prabowo
