Jakarta, (Tagar 7/2/2019) - Tuan Guru Bajang (TGB) mengaku sangat prihatin terhadap masifnya penyebaran konten hoaks pada Pemilu 2019 yang mendiskreditkan salah satu calon presiden Indonesia.
TGB menyebutkan, konten tersebar luas mulai dari selebaran di masjid, pamflet yang berisikan teks non fakta, hingga konten berita yang menyesatkan umat, yang terdapat di media sosial.
Salah satu yang ia persoalkan, tudingan dari masyarakat bahwa sosok Joko Widodo (Jokowi) tidak Islam. Menurutnya, tuduhan tersebut telah menistakan kehormatan figur Presiden beragama terbaik saat ini.
Pemilik nama lengkap Muhammad Zainul Majdi mengaku pernah ke Solo, dan menemukan sejumlah fakta bahwa Jokowi terlahir sebagai Islam tulen dan turun-temurun dari keluarganya.
Hal itu dapat dilihat jelas dari lingkungan tempat ia tinggal saat ini. TGB menyayangkan bila masih ada saja pihak yang mengeratkan Jokowi sebagai komunis dan non muslim.
"Jokowi itu lahir dari orang tua muslim dan muslimah, kakek neneknya juga seperti itu. Rekam jejaknya di kampung halamannya itu terang benderang. Pengamalan keislaman-nya pun itu dapat dilacak dari persaksian banyak sekali tokoh-tokoh, bahkan guru-guru beliau yang masih hidup," kata TGB kepada Tagar News di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/2).
"Saya sempat berinteraksi dengan salah satu guru yang mengajar di keluarga beliau dan semua kesaksian itu mengokohkan bahwa bapak Jokowi adalah seorang muslim," tegasnya.
Lebih lanjut ia menerangkan, bila terjadi perbedaan dalam pilihan politik itu merupakan hal wajar. Sebab, inilah alam demokrasi yang memang membebaskan pilihan setia warga negara.
"Kalau kemudian ada aspirasi dari sebagian kita menginginkan memilih selain Pak Jokowi tentu dalam alam demokrasi itu sah, suatu hak dari siapapun untuk memilih siapa calon yang dia kehendaki," tuturnya.
Namun, ia tak ingin segala cara dihalalkan demi kemenangan, termasuk menuding dan menyebar berita hoaks untuk mendiskreditkan salah satu capres. Hal itu menurutnya, hanya akan memperkeruh suasana kontestasi Pilpres yang akan berlangsung pada April mendatang.
"Saya fikir salah satu tugas kita selain memastikan proses demokrasi ini bisa berjalan secara prosedural, kita juga punya moral obligation atau kewajiban moral sebagai anak bangsa untuk mewariskan praktik berpolitik yang baik. Jangan sampai kemudian karena tradisi hoaks yang dikembangkan untuk mendapatkan kemenangan, generasi setelah kita dalam kontestasi berikutnya itu dianggap biasa menyebar hoaks. Lalu kemudian menjadi pola yang direplikasi dan diulangi," pungkasnya. []
