Indonesia
Tes Urine Awak Kapal di Perairan Danau Toba
Polisi dan sejumlah instansi di Simalungun melakukan tes urine terhadap awak kapal motor di dermaga Tigaras
Tim gabungan yang diturunkan untuk melakukan tes urine awak kapal di Dermaga Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. (Foto: Istimewa)

Simalungun - Jelang Idul Fitri 1440 H petugas gabungan dari Polres Simalungun, BNN Kabupaten Simalungun, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun melakukan tes urine awak kapal motor (KM) yang beroperasi di perairan Danau Toba, Sumatera Utara.

Tes urine dilaksanakan di Dermaga Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, pada 25 Mei 2019. Awak kapal yang dites urine antara lain, KM Marsada Holong dan KMP Sumut I. 

Baca juga: KM Sinar Bangun, Kapal Arwah di Tepian Danau Toba

Terhadap Nakhoda KM Marsada Holong, Jayan Simarmata (30) warga Desa Simarmata, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. dan dua anak buah kapal (ABK), Rudianto Sianturi (41), warga Labuhan Simanindo, Kabupaten Samosir dan Rinaldo Sihaloho (18), warga Desa Simanindo, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.

Kemudian nakhoda KMP Sumut I GT 206 No 1228/PPa, Lukman Sianipar (23) warga Dusun III, Kecamatan Tanjung Beringun, Kabupaten Serdang Bedagai dan Prastiawan (28) yang bertugas di bagian mesin, warga Jalan Bangun Purba, Kelurahan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang.

Baca juga: Ahok Ajak Pengusaha Makan di Tengah Danau Toba

Razia tes urine dilakukan atas adanya Surat Perintah Nomor : Sprint / 915 / V / 2019 tanggal 24 Mei 2019, tentang Razia Dalam Rangka Kalender Kamtibmas. Dari hasil tes urine itu semua nahkoda dan anak buah kapal negatif narkoba

KBO Narkoba Polres Simalungun Iptu J Sidabutar membenarkan adanya pemeriksaan kepada beberapa nahkoda maupun awak kapal di Tigaras. "Tes urine kita laksanakan untuk cipta kondisi Ramadan. Itu rutin dilakukan setiap tahunnya dan di hari-hari besar lainnya," katanya.[]

Berita terkait
0
Video Viral di Media Sosial, Sekda Papua Dipanggil
Sekda Papua TEA Hery Dosinaen menyebut Papua sebagai tanah kedua Israel. Kemendagri akan memanggilnya karena bertentangan dengan konstitusi.