Terapkan Parkir dan PKL Sabang, Anies Dikritik Warga

Kebijakan penerapan parkir paralel dan penempatan PKL di kawasan Jalan Sabang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai kritikan warga.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa peserta saat membuka kegiatan olahraga sepeda santai Gowes Bareng Bang Anies dan Bang Anwa di Kanal Banjir Timur (KBT), Malaka Sari, Jakarta Timur, Minggu, 15 Desember 2019. (Foto: Antara/Suwandy)

Jakarta - Kebijakan penerapan parkir paralel dan penempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Sabang yang direncanakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai kritikan warga dan pelaku usaha. Ketua RW 01 kawasan Jalan Sabang Grace menyebut kebijakan Anies di sana akan merugikan warga.

"Kami merasa rugi, kami warga di sini cuma disosialisasikan satu arah terkait kebijakan pak gubernur itu. Ada surat datang ke kami untuk sosialisasi tapi kami malah enggak pernah diberitahu soal apa," ucap Grace di Jalan Sabang, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020 seperti dilansir dari Antara.

Meski telah mendapat informasi dari konsultan yang mengaku perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ia menuturkan belum tahun kapan tepatnya kebijakan akan direalisasikan. Tapi ia dan warga di kawasan Jalan Sabang tetap keberatan dengan kebijakan tersebut.

"Kami bakal susah untuk menolak," ujar dia.

Apalgi, kata dia kini semakin banyak PKL yang tidak mengikuti aturan di wilayah itu sebelumnya. PKL Sabang sebenarnya hanya boleh berjualan di atas 19.00.

"Sekarang, dari siang mereka sudah berjualan. Kami sebagai warga tidak pernah diberitahu mengenai hal ini. Sekarang sudah semakin banyak aja PKL," tuturnya.

Bukan hanya Grace, salah satu pemilik rumah makan di Jalan Sabang, Ganefo Dewi Sutan juga keberatan dengan kebijakan Anies tersebut.

"Saya pemilik usaha rumah makan di sini sejak tahun 1958, merasa dirugikan oleh keputusan yang tanpa musyawarah dari pihak Pemda yang hampir pasti mematikan kehidupan bisnis di Jalan Sabang," kata dia.

Bahkan, Ganefo bercerita omzetnya sudah menurun sejak adanya kebijakan satu arah di Jalan Sabang. Dengan rencana akan adanya penambahan PKL, dia memprediksi bisa menurunkan omzet antara 30 persen hingga 40 persen.

"Kalau nanti jadi 80 persen diisi oleh PKL, kami pengusaha sesungguhnya yang bayar pajak PBB dan restoran akan merasakan sekali dampak kebijakan ini," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang mendengar aspirasi tersebut meminta Anies mengkaji ulang kebijakan parkir paralel dan PKL di Jalan Sabang. Terlebih trotoar di Jalan Sabang juga sudah dibenahi di periode sebelum ia menjabat.

"Saya minta agar ditelaah ulang, karena ini sudah revitalisasi pemerintahan sebelumnya. Harus hati-hati, jangan bangun sesuatu yang dampaknya negatif," tutur Prasetio.

Daripada memberi tempat PKL di Jalan Sabang, ia meminta Anies memindahkan PKL ke kawasan kuliner Thamrin 10. Sambil menghidupkan kembali mesin parkir meter di sana.

"Di situ aja diatur. Berani terobosan tapi jangan merugikan kawasan dan warga di sini. Menurut pandangan saya juga, pendapatan daerah ini kecil sekali dari parkir, jadi dihidupkan lagi saja mesin parkir meter itu," ujarnya. []

Berita terkait
Anies Baswedan: Tanggul Jakarta Tak Jebol Tapi Retak
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah survei Kementrian PUPR soal ada tanggul di wilayahnya jebol. Menurutnya hanya retak.
Fokus Trotoar, Anies Baswedan Menyepelekan Banjir
Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyebut kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal banjir harus dikritik.
Jokowi Perintahkan Anies Selesaikan Sodetan Ciliwung
Presiden Jokowi memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menyelesaikan sodetan Sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT).