UNTUK INDONESIA

Tata Kelola Perusahaan, Pertamina Minta Pendampingan BPKP

Pertamina minta pendampingan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas tata kelola perusahaannya.
Pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman antara BPKP dengan Kementerian BUMN dan Deputi Bidang Akuntan Negara dengan BUMN dan Holding BUMN yang digelar di Kantor BPKP Jakarta pada Selasa, 26 Januari 2021. (Foto: Tagar/pertamina.com)

Jakarta – Pertamina minta pendampingan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas tata kelola perusahaan yang ditunjukan melalui pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman antara BPKP dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Deputi Bidang Akuntan Negara serta BUMN dan Holding BUMN yang diadakan di Kantor BPKP, Jakarta pada Selasa, 26 Januari 2021.

Ke depan ada beberapa program yang kami minta untuk dilakukan pendampingan. Intinya, kami ingin melakukan program ini dengan transparansi dan menerapkan GCG secara baik. Harapannya seluruh agenda korporasi maupun penugasan dari pemerintah bisa dilakukan dengan baik oleh Pertamina, publik mengetahuinya secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,

Menteri BUMN Erick Thohir mengharapkan BPKP dapat menjadi pendamping dalam hal tata kelola bagi perusahaan BUMN. Erick mengaku dirinya telah menerapkan sistem tersebut saat memimpin kegiatan Asian Games, oleh karena itu dia yakin pemimpin BUMN dapat melibatkan BPKP dalam program kerja perusahaan.

“Saya harapkan dukungan BPKP menjadi pendamping agar kita kerja lebih baik. Saat saya pimpin Asian Games sejak awal saya melibatkan BPKP. Alhamdulillah, melalui pendampingan yang baik, programnya sukses, administrasinya pun baik. Saya harapkan pemimpin BUMN memakai sistem yang sama seperti yang sudah disepakati bersama,” ucapnya.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan tugas BPKP yakni melakukan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah serta pembangunan nasional dan diharapkan pengawasan tersebut dapat mengoptimalkan tata Kelola BUMN.

“Pengawasan dilakukan untuk mencegah kebocoran, menyelamatkan uang negara, dan mendorong tata kelola kementerian dan korporasi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan terdapat beberapa program Pertamina yang meminta pendampingan tata kelola kepada BPKP. Oleh karenanya diharapkan program tersebut dapat dijalankan dengan penerapan good corporate governance (GCG).

“Ke depan ada beberapa program yang kami minta untuk dilakukan pendampingan. Intinya, kami ingin melakukan program ini dengan transparansi dan menerapkan GCG secara baik. Harapannya seluruh agenda korporasi maupun penugasan dari pemerintah bisa dilakukan dengan baik oleh Pertamina, publik mengetahuinya secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Nicke Widyawati. []

Berita terkait
Pertamina Salurkan Bantuan ke Pengungsi Erupsi Gunung Merapi
Pertamina berikan bantuan berupa sembako dan perlengkapan pendukung lainnya untuk para pengungsi erupsi gunung merapi.
Kima Farma & Pertamina Buat Bahan Baku Paracetamol
Kimia Farma dengan Pertamina bermitra untuk memproduksi bahan baku paracetamol.
Pertamina Gelar Operasi Pasar untuk Aksesibilitas
Pertamina menggelar operasi pasar di sejumlah titik di wilayah Kalimantan Selatan guna mempermudah aksesibilitas serta peningkatan konsumsi LPG.
0
Tata Kelola Perusahaan, Pertamina Minta Pendampingan BPKP
Pertamina minta pendampingan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas tata kelola perusahaannya.